Dinamika Politik Harus Membangun Kesehatan Bangsa

Refleksi Pencalonan Wakil Rakyat RI 2014-2019 (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR, & DPRD, Camat & Kepala Desa)
By :Agus Samsudrajat S

garuda
Secara umum, politik kesehatan itu sendiri merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terkait permasalahan kesehatan. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan bertujuan pada  kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam realisasi di lapangan justru selalu ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan. Hal ini akibat  dinamika politik berkembang dengan berbagai cara demi kepentingan satu pihak saja.  Tampaknya dinamika politik hingga tahun 2013 ini justru malah membawa bangsa ini semakin mengesampingkan masalah kesehatan, yang seharusnya menjadi modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Berbicara mengenai politik kesehatan di Indonesia tentu tidak bisa terlepas akan adanya kepentingan dan perkembangan politik di setiap daerah maupun proses kepemimpinan di daerah itu sendiri. Secara umum perkembangan politik yang membangun kesehatan bangsa di daerah akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pusat, daerah maupun pemimpin di sektor kesehatan suatu wilayah selain permasalahan anggaran.

Sebuah contoh catatan politik yang mungkin bisa disebut sebagai upaya politik dalam membangun bangsa melalui sektor kesehatan ialah berubahnya sistem sentralistik menuju desentralisasi. Di Indonesia sendiri desentralisasi dimulai pasca reformasi sekitar tahun 1999-2000, yang kini tercatat dalam sejarah penting dan ikut mewarnai dunia perpolitikan Indonesia khususnya bidang kesehatan. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa angin baru bagi pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentalisasi kesehatan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerahnya. Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja sama lintas sektor, dan berbagai faktor lainnya yang terkait dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya.

Tahun 2004 juga telah dilakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Di dalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Baru setelah itu muncul UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai aturan dasar bidang kesehatan di Indonesia.

Politisasi Anggaran Kesehatan

Jika kita cermati bersama dari sisi politik anggaran kesehatan, komitmen pemerintah daerah di Indonesia dibanding negara lain masih jauh ketinggalan. Hal ini terlihat dari alokasi untuk kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), secara umum Indonesia paling rendah dari beberapa negara lain yaitu hanya 2-3 %. Sedangkan Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. Padahal dalam UU No.36 tentang Kesehatan, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktanya politik anggaran kesehatan hingga tahun ini belum terealisasi sesuai minimal anggaran kesehatan dan hal inilah yang terlihat bahwa politik Indonesia selama ini belum membangun kesehatan. Sebelumnya, Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa untuk tahun 2014, pagu indikatif Kemenkes sebesar Rp 24,67 triliun. Itu berarti menurun cukup signifikan, hampir mencapai 30 persen dibandingkan tahun 2013. Kepada siapa lagi mau berharap jika di saat isu BBM naik justru malah anggaran kesehatan bangsa kita semakin anjlok. Kini rakyat semakin jauh  dari mimpi dimana visi Indonesia Sehat akan tercapai dengan anggaran yang semakin menurun dari tahun sebelumnya. Terlebih di saat harga Bahan Bakar Minyak dan kebutuhan lainya meningkat.

Politisasi Undang-Undang dan Kebijakan Kesehatan

Selama ini arah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masih mengutamakan tenaga kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2010-2024, dimana upaya kuratif semakin dikurangi dan upaya promotif dan preventif semakin ditingkatkan. Faktanya justru kebutuhan tenaga perawat dan  dokter yang merupakan tenaga penunjang saat sakit lebih diutamakan pemerintah dibandingkan tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat yang bertugas menyelamatkan yang sehat supaya tidak sakit.

Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah daerah dan pusat memang belum berpihak pada program kesehatan yang telah direncanakan. Minimnya anggaran kesehatan tersebut tentu akan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita, penyakit menular, penyakit kronik atau tidak menular, yang secara global akan berdampak kepada menurunya kesehatan masyarakat, produktifitas manusia, dan angka harapan hidup, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, yang dampaknya justru akan merugikan negara secara sistemik.

Permasalahan yang terjadi selama ini, telah banyak dilakukan pergantian pemimpin,  tetapi permasalahan kesehatan ibarat jalan ditempat. Padahal sebagian permasalahan kesehatan  justru malah makin meluas dan komplek. Selain hal itu, tidak sedikit pula dalam setiap pergantian pemimpin daerah yang baru maka muncul pula program baru yang justru kurang mendukung program-program periode kepemimpinan sebelumnya. Akibatnya fokus penyelesaian masalah kesehatan di daerah tidak berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika penulis analogikan secara sederhana, bahwa sehat memang bukan segalanya, tetapi jika kita tidak sehat, maka segalanya akan sia-sia. Oleh karena itu dinamika politik tahun 2014 yang harus dipersiapkan sejak tahun 2013 ini melalui pencalonan presiden, gubernur/walikota, anggota DPR dan DPRD haruslah diorientasikan untuk membangun kesehatan bangsa. Sistem kesehatan bangsa dan daerah yang mudah, efektif dan efisien harus menjadi pondasi  sekaligus ujung tombak negara. Hal ini menjadi sangat penting jika pendapatan daerah dan negara ingin meningkat, begitu pula kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih menjadi tujuan utama bangsa, sesuai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Semoga para calon wakil rakyat periode 2014-2019 benar-benar meniatkan diri semata-mata bukan hanya karena harta, tahta ataupun wanita, tetapi karena panggilan jiwa atau panggilan rakyat yang benar-benar membutuhkan pemimpin/wakil rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Salam Sehat dan sukses selalu.

Sekian & Terimakasih.

Artikel ini juga dipublikasikan oleh PCIM Rusia di http://pcim-rusia.org/dinamika-politik-harus-membangun-kesehatan-bangsa/

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

POTRET INDONESIA 2014 Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas

POTRET INDONESIA 2014


Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas

Oleh : Agus Samsudrajat S

A.      Latar Belakang

            Kesehatan dan pendidikan merupakan pilar suatu negara dalam menentukan kemajuan dan kesejahteraan.  Pendidikan menjamin tersedianya SDM (sumber daya manusia) yang profesional, beriman dan bertaqwa, bermoral dan berakhlak mulia, namun tanpa didukung kesehatan yang baik maka tidak akan tercipta SDM sebagaimana dimaksud tersebut. Pelayanan kesehatan saat ini merupakan kebutuhan utama dalam mempersiapkan masyarakat yang produktif berhasil guna dan berdaya guna sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Indonesia dengan 230 juta penduduk memerlukan sarana pelayanan kesehatan yang profesional. Pelayanan kesehatan konvensional yang ada belum dapat menjangkau bagian terbesar dari penduduk tersebut, karenanya perlu dipersiapkan pola pelayanan kesehatan yang efektif, aman, mudah, murah. (http://holisticindonesia.com)

            Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Didalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. (Depkes RI, 2004; www.manajamenkesehatan.net, 2013)

            Konsep holistik semakin mundur sepanjang abad 20 ketika konvensional barat mengalami kemajuan yang sangat berarti dalam dunia medis. Para dokter dan praktisi kesehatan semakin fokus untuk melihat tubuh sebagai bagian-bagian kecil, dan ditunjang dengan perkembangan obat-obat kimia yang sangat menakjubkan. Berbagai macam  mikroorganisme ditemukan sebagai penyebab timbulnya penyakit sehingga obat-obat kimia dicetak sebagai penyerbu dan pembunuh mikroorganisme tersebut. Masyarakatpun semakin jauh meninggalkan konsep holistik karena hampir semua keluhan sakit dapat dihilangkan secara instant oleh obat-obatan kimia. Dampak yang terjadi adalah tubuh dibuat sangat manja oleh obat, dan tubuh relatif jarang diberikan kesempatan untuk bekerja menyembuhkan sendiri.

            Konsep holistik kembali muncul ke permukaan ketika para dokter mengalami kebuntuan dalam mengelola pasien-pasien dengan penyakit kronis, penyakit-penyakit yang divonis hanya bertahan beberapa lama, penyakit-penyakit kanker stadium terminal, dan efek samping dari obat-obatan kimia yang semakin lama semakin membuat pusing. Obat kimia yang sangat ampuh untuk menghilangkan gejala-gejala penyakit ternyata mempunyai kehebatan yang hampir sama dalam menimbulkan kerusakan dalam tubuh. Saat itulah dokter dan praktisi kesehatan di seluruh dunia mulai kembali memikirkan suatu konsep pengobatan secara alami dan menyeluruh dengan harapan tercapai kesembuhan yang sesungguhnya, bukan sekedar meredam gejala penyakit dan  tidak merasa sakit tetapi didalam tubuh penyakit berakumulasi sehingga menimbulkan penyakit yang lebih mengerikan lagi.

            Menurut Peraturan Presiden No.72 tahun 2012, dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.  Sedangkan sehat menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

            Di negara India dan Cina, sejak dahulu selalu menekankan bahwa keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di dalam hidup adalah suatu jalan menuju kepada kondisi kesehatan. Socrates  selalu mengingatkan agar kita tidak memandang tubuh hanya bagian perbagian. Karena satu bagian tubuh akan sungguh dalam kondisi yang betul-betul baik apabila bagian tubuh yang lain juga baik. Jan Christian Smuts pada tahun 1926 kembali mengenalkan istilah holistik dalam dunia medis, tetapi kemudian holistik hanya sekedar menjadi sebuah kata tanpa aplikasi yang berarti.

           Konsep kedokteran konvensional yang selama ini kita kenal, semakin lama semakin jauh dari usaha mencapai standar sehat yang menyeluruh. Pabrik-pabrik farmasi berlomba memproduksi obat-obatan sintesa kimia yang lebih ditujukan kepada menghilangkan gejala penyakit dan bukan pada penyebabnya. Ini disebabkan permintaan pasar (konsumen) yang menghendaki obat-obat yang instan. Konsep kesehatan telah ditakhlukkan oleh permintaan pasar yang keliru. Kesehatan adalah aset hidup yang harus dijaga dan dipertahankan. Hampir setiap orang akan berusaha semampunya untuk menjaga kesehatan tubuhnya tetap prima, karena tubuh adalah titipan Tuhan YME dan menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaganya (www.holisticindoensia.com).

1.    Masalah Pembiayaan dan Regulasi

            Dalam situs manajemenkesehatan.net yang mencuplik berita dari suarapembaharuan.com, mengatakan bahwa para pakar menilai komitmen pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini terlihat baik dari sisi politik anggaran maupun regulasi yang belum pro terhadap kesehatan masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, pakar kesehatan dari Universitas Hassanudin Prof. Razak Thaha dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainal Abidin dan pendiri Maarif Institute Ahmad Safii Maarif menilai pergantian pimpinan/penguasa terus terjadi, namun masalah kesehatan tetap berjalan di tempat.

            Sudaryatmo mengatakan, dari sisi politik anggaran kesehatan dan pendidikan, komitmen pemerintah Indonesia dibanding negara lain masih ketinggalan. Ini terlihat dari alokasi untuk pendidikan dan kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), Indonesia paling rendah dari negara lain yaitu 2%. Sedangkan Kamboja 4%, Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. “Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah memang belum berpihak pada isu kesehatan dan pendidikan. Minimnya anggaran kesehatan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita karena kurang mendapatkan dukungan memadai,” kata Sudaryatmo pada acara refleksi setahun menjelang Pilpres 2014 yang digalar IDI di Jakarta, Senin 14 Januari 2013. Hadir pula Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (www.manajamenkesehatan.net, 2013; www.suarapembaharuan.com, 2013)

            Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan minimal 5 % dari APBN di luar gaji. Anggaran kesehatan tahun 2012 baru sekitar 1,9 persen dari RAPBN 2013 dan 0,4 % terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah persentase belanja kesehatan terhadap PDB negara, seperti Thailand 2,7 %, Malaysia 1,9 %, dan Filipina 1,3 %. (www.kompas.com, 2013)

2.    Masalah Pelayanan Kesehatan

                        Sistem pelayanan di Indonesia belum menjangkau dan berpihak kepada rakyat yang membutuhkan, hal ini penulis ungkapkan atas dasar beberapa fakta dilapangan yang berhasil diliput media massa. Fakta itu antara lain berita di Sulewesi mengatakan bahwa ada pasien yang meninggal karena ditinggal dokter berlibur akhir tahun dan perawat yang bertugas di RS saat itu tidak berani ambil keputusan (www.tribunnews.com, 2013). Selain itu di wilayah Solo pelayanan Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tutup pada hari libur Natal karena cuti bersama (http://edisicetak.joglosemar.co 2011) dan bukan hanya itu, masyarakat banyak mengeluh dengan pelayanan puskesmas yang hanya 6 hari kerja dan hanya bisa melayani sampai siang hari (www.aceh.tribunnews.com, 2012).

                        Bukti lain masalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) adalah kasus bayi kembar lahir prematur yang bernama Dera, meninggal setelah ditolak 10 RS, berikut pernyataan Ayah Dera kepada media “Kalau ditolak hampir 10 rumah sakit, kita sudah kasih surat itu dibilang fasilitasnya tidak ada sudah penuh. Ada juga yang bilang tidak ada bidannya,” ujar Eliyas, ayah Dera saat ditemui di kediamannya di Jalan Jatipadang Baru RT 14/6, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 18/2/2013. (www.tribunnews.com, 2013) dan Ayahnya juga mengatakan diantara 10 Rumah Sakit yang dikunjunginya ada pihak RS yg meminta uang muka Rp 10 juta. (www.tempo.co, 2013).

3.    Masalah Sumber Daya Kesehatan

       Kualitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dimulai dari lembaga Institusi pendidikan tenaga kesehatan, seberapa jauh kuantitas dan kualitas yang ada. Saat ini masih terlihat bahwa banyak institusi pendidikan kesehatan yang belum memenuhi standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data HPEQ (Health Professional Education Quality) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2253 program studi dari 7 profesi  kesehatan, baru sekitar 50 % program studi yang telah terakreditasi. Pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terencana sesuai dengan standar mutu dapat berdampak terhadap tidak terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan. Berikut daftar tabel jumlah Institusi Pendidikan (Program Studi) Tenaga Kesehatan Yang Telah Terakreditasi Tahun 2012.

Tabel 1 : Tabel Status Akreditasi Institusi Kesehatan Berdasarkan Indikator Masih Berlaku, Kadaluarsa, dan Belum Terakreditasi Tahun 2012

No

Bidang Kesehatan

Masih Berlaku

Kadaluarsa

Belum Terakreditasi

Total

1

 Kedokteran

63

25

251

339

2

 Kedokteran Gigi

15

8

37

60

3

 Keperawatan

457

44

252

753

4

 Kebidanan

454

15

259

728

5

 Kesehatan masyarakat

101

15

60

176

6

 Farmasi

79

7

67

153

7

 Gizi

12

4

28

44

Jumlah Total

1181

118

954

2253

     Sumber : http://hpeq.dikti.go.id/, 18 Maret 2013

            Selain banyaknya masalah produksi dan kualitas SDMK, masalah lain yang juga memiliki peran besar dalam menghambat pembangunan kesehatan adalah masih sangat kurangnya distribusi tenaga kesehatan disetiap instansi kesehatan pemerintah maupun swasta. Sehingga persolaan kesehatan yang semakin komplek tidak tertangani dengan baik. Berikut ini dapat penulis gambarkan sebagian rencana kebutuhan dan kekurangan tenaga kesehatan oleh Kementerian Kesehatan beserta tim pada intansi Puskesmas.

       Tabel 2 : Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tahun 2014, 2019 dan 2025

Kebutuhan Nakes 2014-2025Sumber : Rencana pengembangan tenaga kesehatan  2011 – 2025, Kemenkes RI, Ghwa, & Giz, 2011.

                 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka penulis mencoba menawarkan sebuah rekomendasi konsep reformasi sistem kesehatan melalui pengembangan konsep kesehatan holistik sebagai pelayan masyarakat universal, menjangkau, aman, nyaman dan profesional menuju pembangunan kesehatan yang berkualitas.

B.       Rekomendasi

Berdasakan pokok permasalahan tersebut, penulis mencoba menawarkan sebuah rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat, dan dunia.

1.         Rekomendasi untuk Pemerintah

a.    Pembiayaan kesehatan baik pusat maupun daerah harus di tingkatkan hingga mencapai minimal 5 persen dari pendapatan negara dan daerah di luar gaji pegawai, sesuai UU No.36 tahun 2009 sebagai bentuk komitmen pemerintah atas kesejahteraan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara yang kurang perlu.

b.    Pembiayaan kesehatan sebagai jaminan seluruh warga negara tanpa terkecuali (terutama bagi warga kelas menengah kebawah) termasuk pendatang/warga asing yang berada di negara Indonesia sebaiknya bukan hanya dari asuransi tapi anggaranya juga dijamin dari pajak, sebagaimana sistem kesehatan yang sudah berjalan di Inggris melalui National Health System (NHS). Selain itu pemerintah harus mengatur harga layanan kesehatan seperti di Rumah Sakit disetiap wilayah dan daerah, termasuk harga obat-obatan, sesuai ketrjangkauan masyarakat.

c.    Regulasi kesehatan indonesia belum berpihak kepada rakyat yang membutuhkan, hal ini terlihat bahwa instansi kesehatan hanya menunggu pasien yang aktif, kemudian untuk puskesmas non rawat inap hanya buka 7 jam, dan 5 hari kerja oleh karena itu regulasi kesehatan indonesia harus dirubah menjadi pelayanan yang “menjangkau” bukan “terjangkau” artinya pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu tetapi menjemput dan mendatangi pasien, menjangkau juga diartikan bisa melayani pasien selama penuh waktu (24 jam) dan dimanapun.

d.   Pemerintah harus membuat dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan tentang perubahan pengobatan konvensional ke pengobatan holistik, dengan mulai menyokong penelitian dan pengembangan menuju konsep holistik.

e.    Setiap dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainya yang bekerja di instansi kesehatan pemerintah tidak diperkenankan buka praktek dan merangkap praktek di instansi lain, hal ini dilakukan agar pelayanan yang menjangkau bisa fokus tatkala petugas medis dibutuhkan.

f.     Pelayanan kesehatan holistik harus bersifat universal artinya konsep kesehatan yang memandang tubuh merupakan satu kesatuan yang harus dijaga. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi dan menerapkan konsep ini secara universal yaitu dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam seluruh elemen sistem kesehatan nasional yang menjangkau, aman, nyaman dan profesional. Selain itu pelayanan kesehatan harus mencakup seluruh warga tanpa terkecuali dan memandang status ekonomi, serta sosial. Pelayanan kesehatan yang universal bisa diakses dimanapun dan kapanpun, hal ini bisa dilakukan dengan membuat sistem call center secara gratis khusus keadaan darurat dan masalah kesehatan.

g.    Pelayanan kesehatan di setiap intansi kesehatan harus nyaman, aman dan profesional artinya sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan harus bersifat kekeluargaan dan memuaskan masyarakat dan berusaha meminimalisir kesalahan dalam tindakan. Pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit sebaiknya tidak mengenal kelas seperti RS kebanyakan di Indonesia, sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil.

h.    Pemerintah harus bertanggung jawab teliti, tegas dan serius dalam mengelola instansi pendidikan tinggi kesehatan baik jumlah, standar pembiayaan, standar kurikulum, dan mutu lulusan institusi yang kesemuanya itu disesuaikan terhadap kemampuan dari kebutuhan SDMK.

i.      Rencana pengembangan tenaga kesehatan pemerintah saat ini harus ditinjau ulang dan dibenahi sesuai arah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berikut ini

Arah pengembangan Nakes terhadap RPJMN

Oleh karena itu pemenuhan tenaga kesehatan dan pendistribusian harus lebih bisa menghargai fungsi profesi lain yang ada, sehingga tidak tumpang tindih dan menimbukan konflik antar profesi, menempatkan dan memprioritaskan tenaga kesehatan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam upaya preventif dan promotif. Sebuah konsep yang belum direncanakan pemerintah pusat maupun daerah yang penulis ingin tawarkan adalah “program satu SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) untuk satu desa/kelurahan”, hal ini bisa di mulai mulalui sistem penugasan khusus dari pemerintah, atau pegawai tidak tetap jika pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan secara cepat atau secara bertahap yang diawali dari daerah dengan permasalahan yang tinggi akan masalah kesehatan.

2.         Rekomendasi untuk Masyarakat

a.         Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif dan selalu mengawasi dan melaporkan setiap kebijakan, peraturan dan tindakan dari oknum pemerintah yang tidak memihak kepada pasien atau rakyat.

b.      Masyarakat harus meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan bahwa konsep kesehatan holistik merupakan prinsip utama dalam menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. Konsep kesehatan holistik lebih menekankan pada usaha melenyapkan penyebab penyakit bukan gejalanya, dan mengembalikan berjalan normalnya fungsi tubuh yang memiliki mekanisme pertahaan tubuh yang sempurna serta self-repairing system (sistem yang memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri). Pola makan dan perilaku hidup yang baik dan sehat (aktifitas fisik, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak stress, istirahat cukup) adalah dasar pengobatan holistik.

c.    Masyarakat juga harus memberikan pendidikan sejak dini kepada keluarga dan lingkungan akan pentingnya melakukan konsep kesehatan holistik.

3.         Rekomendasi untuk Dunia

a.         Dunia saat ini harus berkomitmen untuk membuat regulasi dan kesepakatan yang baik bahwa konsep kesehatan holistik harus segera digalakkan ke semua negara jika dunia dan negara tidak akan terbebani penyakit kronik degeneratif maupun penyakit menular.

b.        Dunia harus menyiapkan dukungan pembiayaan, fasilitas layanan kesehatan dengan konsep holistik dan SDM yang cukup untuk mengembangkan konsep kesehatan holistik yang bisa menjangkau, aman, nyaman dan profesional.

c.         Dunia harus membuat tim khusus dalam setiap negara untuk menjamin, menggerakan dan mengawasi proses berjalanya konsep kesehatan holistik dimasing-masing negara.

              Semoga Konsep Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas bisa kita rasakan diseluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia.

 

Daftar Pustaka

Anonim.2013.http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/73-berita/1302-komitmen-pemerintah-terhadap-kesehatan-dinilai-masih-lemah.html, diakses 27 Maret 2013.

Anonim. 2011. http://holisticindonesia.com/indonesian-tourist-hospital/halaman/2/sejarah-holistic-dan-rumah-sakit-holistic, diakses 27 Maret 2013.

Anonim.2013.http://hpeq.dikti.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=77:lam-ptkes&catid=2:uncategorised, diakses 18 maret 2013.

Hasyim. 2012. http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/11/17/puskesmas-tutup-warga-mengeluh, diakses 27 Maret 2013.

Hidayat, Rachmat. 2013. http://jakarta.tribunnews.com/2013/02/19/ditolak-10-rumah-sakit-dera-akhirnya-meninggal, diakses 17 Maret 2013.

_______________. 2013. http://www.tribunnews.com/2013/01/02/pasien-meninggal-gara-gara-dokter-pergi-berlibur, diakses 28 Maret 2013.

Kemenkes RI, Ghwa & Giz. 2011. Rencana pengembangan tenaga kesehatan  2011 – 2025, Kemenkes RI, Ghwa, & Giz, Jakarta.

Kus Ana, Lussia. 2012. http://health.kompas.com/read/2012/08/24/07335433/Anggaran.Kesehatan.Belum.Capai.5.Persen, diakses tanggal 27 Maret 2013.

Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Purnama, Angga. 2011. http://edisicetak.joglosemar.co/berita/hasrat-ingin-berobat-apa-daya-puskesmas-tutup-63785.html, diakses 28 Maret 2013.

Syailendra. 2013. http://www.tempo.co/read/news/2013/02/18/083462143/Bayi-Meninggal-Setelah-Ditolak-10-Rumah-Sakit, diakses 17 Maret 2013.         

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

NB :    Artikel ini Telah dikirim ke sayembara Internasional POTRET INDONESIA 2014 yang diadakan oleh PCIM Rusia.

Sertifikat Sayembara artikel Internasional POTRET Indonesia 2014 PCIM Rusia

Sertifikat Sayembara artikel Internasional POTRET Indonesia 2014 PCIM Rusia

Terimakasih & Salam Sehat 🙂

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Komentar

Kesehatan Ibu & Anak Kalbar Masih Terancam

Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 48, 12 November 2012

Hari Kesehatan Nasional ke 48

Hari Kesehatan Nasional ke 48

Sehat adalah hak setiap orang, selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan yang mengemukakan bahwa ”Sehat memang bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya”. Di pihak lain, sehat harus dijaga ketika mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut  untuk terus diupayakan dan diperjuangkan. Hal ini karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keadaan sehat. Sehat memang banyak ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Namun sehat, juga banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, kebodohan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain bahkan juga keamanan.

“Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-48 tahun 2012 ini, dioptimalkan sebagai momentum meningkatkan kepedulian terhadap masalah kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat sebagai upaya mendorong percepatan pencapaian target MDGs tahun 2015.” Pencapaian derajat kesehatan ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Di Indonesia, AKB memang telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara target yang akan dicapai sesuai kesepakatan MDGs tahun 2015, angka kematian ibu turun menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan target tersebut, angka kasus gizi buruk dan gizi kurang Kalbar masih sangat mengancam dan perlu perhatian khusus oleh semua pihak supaya target pembangunan nasional tahun 2015 dapat tercapai. Sehingga jika kasus ini tidak ditekan, akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional, ekonomi dan sosial politik. Berikut gambaran secara peta kasus gizi buruk di wilayah Kalbar yang masih belum mencapai target nasional.

Peta Gizi buruk & Kurang kalbar

Peta Gizi buruk & Kurang kalbar

prevalensi gizi kurang KalBar

Prevalensi gizi kurang KalBar

persentasi bayi KN1

Persentasi bayi KN1

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2010 secara konsisten menunjukkan bahwa rata-rata asupan kalori dan protein anak balita masih di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Akibat dari keadaan tersebut, anak balita perempuan dan anak balita laki-laki Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan masing-masing 6,7 cm dan 7,3 cm lebih pendek daripada standar rujukan WHO 2005, bahkan pada kelompok usia 5-19 tahun kondisi ini lebih buruk karena anak perempuan  pada  kelompok ini tingginya 13,6 cm di bawah standar dan anak laki-laki 10,4 cm di bawah standar WHO. Kelompok ibu pendek juga terbukti melahirkan 46,7 persen bayi pendek. Kelompok ini tingginya 13,6 cm di bawah standar dan anak laki-laki 10,4 cm di bawah standar WHO. Kelompok ibu pendek juga terbukti melahirkan 46,7 persen bayi pendek. Karena itu jelas masalah gizi intergenerasi ini harus mendapat perhatian serius karena telah terbukti akan mempengaruhi kualitas bangsa.

Merebaknya kembali pemberitaan di media elektronik maupun media cetak akhir-akhir ini mengenai balita gizi buruk Kalbar yang ditemukan dan meninggal menunjukkan adanya sistem penanggulangan yang belum optimal dari berbagai instansi terkait. Permasalahan lain yang sering terjadi di lapangan dikarenakan program tidak dilaksanakan dengan baik. Beberapa alasan yang sering disampaikan antara lain lemahnya dukungan sosial  politik dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permasalahan lain yang membuat kesehatan ibu dan anak di Kalbar masih terancam adalah mengenai lambatnya pembangunan fasilitas umum, seperti jalan sebagai akses ke tempat pelayanan kesehatan. Sudah lebih dari 2 bahkan 3 periode kepemimpinan kepala daerah perubahan infrastruktur jalan masih belum tersentuh. Berikut ini ada beberapa informasi atas jawaban yang penulis tanyakan terkait photo profil di jejaring sosial Puskesmas Sungai Ayak. “Sebagian besar jalan ke desa-desa di wilayah kecamatan belitang hilir memang masih jalan tanah biasa atau perkerasan dengan sirtu (pasir dan batu kerikil). Ke beberapa tempat, cukup sulit dilewati bila musim hujan namun cukup lancar jika musim kering. Kunjunngan ke desa biasanya dilakukan jika ada kegiatan seperti pelayanan pengobatan masal (gratis) yang terpadu dengan kegiatan dinkes. Alternatif lain ? Yah…. itu memang satu-satunya pilihan”.

Berikut ini hasil jepretan dokumentasi dari salah satu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ayak, Kalimantan Barat.

Salah Satu Wilayah kerja Puskesmas Sungai Ayak

Puskesmas Sungai Ayak

Gambar diatas merupakan sebagian kecil dari salah satu wilayah kerja Puskesmas di wilayah Kalbar, dan sebagian besar wilayah puskesmas di luar kota kalbar memiliki kendala yang sama terkait jarak tempuh ke tempat pelayanan kesehatan maupun kondisi jalan yang rusak atau banjir saat musim hujan. Sehingga kondisi tersebut sangat menyulitkan dan memakan waktu dan biaya petugas kesehatan maupun masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk memerlukan komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak terkait antara unsur Pemerintahan Pusat terutama Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha yang ikut berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah seperti perusahaan Kelapa Sawit, Kayu dan Karet. Oleh karena itu perlu dikembangkan kumunikasi dan koordinasi semua unsur yang terlibat secara berkesinambungan. Respon cepat penanggulangan balita gizi Buruk terdiri dari serangkaian kegiatan, lebih jauh diperlukan jejaring yang melibatkan unsur pemerintahan, LSM, media cetak maupun elektronik.

Salam Sehat 🙂

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Untung Ruginya Bisnis Pendidikan di PT

13509079841723124838

Sebagai seorang manusia rasa takut dan kecewa akan kehilangan sesuatu yang dimilikinya adalah sebuah hal yang biasa, apalagi tentang sesuatu yang dianggap berharga. tetapi yang tidak mudah adalah bagaimana menempatkan rasa takut tersebut menjadi sesuatu yang baik dan berharga dan tidak hina dimata tuhan dan juga sesama manusia. Oleh karena itu Tuhan mewajibkan kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Paradigma saya berpendapat bahwa mencegah kemungkaran dalam prakteknya tidaklah semudah berbuat kebaikan. Sebagai gambaran kecil banyak pelaku kejahatan atau pejabat koruptor melakukan kebaikan dari hasil kejahatanya, tetapi tidak banyak orang yang mau meninggalkan kejahatanya atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, itu tidak mengartikan bahwa sudah tidak ada lagi orang baik dan jujur di dunia ini. Hidup adalahan pilihan, pilih surga atau neraka, pilih yang baik atau yang buruk.

Kalimat pengantar paradigma diatas muncul akibat berbagai permasalahan secara universal selama ini. Permasalahan secara universal di segala bidang tersebut tidak akan saya uraikan satu per satu, tetapi saya lebih tertarik untuk memaparkan terkait bidang pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, khususnya dunia pendidikan kesehatan.

Menurut UU No.20 tentang Sistem pendidikan tinggi nasional tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sesuai UU No.12 tentang perguruan tinggi tahun 2012, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Saat ini tidak sedikit pula kita melihat dan mungkin merasakan ada beberapa oknum PT nakal yang telah membuat lembaga mulia tersebut menjadi tercoreng dan mengancam secara lahir batin bangsa ini.

Pernahkan anda bertanya kepada pengelola & pemimpin PT di sekitar tempat tinggal anda, apa tujuan bapak/Ibu mendirikan PT tersebut? tentu jawaban yang diharapkan dan benar adalah ingin ikut berpartisipasi membantu meningkatkan pendidikan sesuai UU & peraturan yang berlaku. Tetapi apakah anda peduli bagaimana kenyataan dalam realisasinya jika tidak demikian, dan apakah anda tahu dampaknya jika PT nakal tersebut merupakan tempat anda kuliah, anak anda atau sauadara anda kuliah atau tempat anda bekerja ?

Ketika ada sebuah PT yang tidak memiliki rencana sistem pendidikan yang baik (jelas & terukur), kemudian saya cukup terkejut saat mendengar ada seorang pengelola & pimpinan salah satu PTS mengatakan “Undang-Undang & Peraturan itukan harus disesuaikan dengan kondisi PT, kita belum bisa menerapkan hal itu disini,” artinya Undang-undang (UU) dan peraturan yang menjadi standar minimal tersebut bisa ditawar atau dilanggar yang artinya PT tidak disiplin, tidak memberikan teladan, penyelewengan, dan Jika hal itu dianggap wajar, maka akan sangat wajar jika civitas akademika (dosen & mahasiswa) juga akan melanggar peraturan tersebut. Bayangkan jika sebagian besar PT seperti itu maka “mau dibawa kemana budaya dunia pendidikan PT kita”.

Menurut WHO selain pembiayaan, delapan puluh persen (80%) keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM). Saat ini tidak sedikit PT yang mengabaikan unsur-unsur pokok peningkatan kualitas SDM pendidikan PT, tidak sedikit pula program studi kesehatan tidak memiliki laboratorium IPA dasar atau keahlian, tidak adanya dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Bayangkan saja jika sekelas SMP dan SMA sederajat sudah mengenal dan praktek akan alat-alat laboratorim IPA dasar ketika saat menjadi mahasiswa yang harusnya lebih mengenal lebih dalam dari pendidikan sebelumnya justru malah tidak mengenal,dan maksimal hanya mendengar atau melihat saja, apalagi ketika masa SMP dan SMA belum pernah mengenal alat-alat tersebut. Permasalahan ini tentu menjadi penyebab buruknya kualitas SDM kesehatan dan sistem pendidikan PT kita, disengaja atau tidak yang terlihat adalah PT mengabaikan unsur yang pokok dan penting tetapi justru mendahulukan sesuatu yang kurang penting.

Secara umum nilai jual dan gengsi program studi di PT ditentukan oleh akreditasi,oleh karena itu berbagai upaya akan dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi haruskah cara itu dilakukan dengan cara curang seperti membuat & mengirim laporan bodong, mendesain sarana & prasarana instan, membohongi asesor serta tindakan curang lainya ? Kenapa selalu tidak ada pilihan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang jujur dan benar ? Lalu begitukah realisasi pendidikan berkarakter dari sebuah logo TUT WURI HANDAYANI yang telah paten hingga kini menjadi logo budaya dan pendidikan bangsa kita ?

Jika memang perbuatan curang itu mendapatkan hasil baik, dengan dalih penyelamatan mahasiswa yang akan lulus, akankah benar-benar menjamin lebih baik ? dan, berapa persentase lulusan program studi dari PT tersebut bisa bekerja dan berkarya dengan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan ?

jika memang demikian, jaminan kualitas mahasiswa di PT tersebut hanyalah kebohongan semata atas dasar bahwa penyelamatan mahasiswa tersebut justru akan membuat lulusan menjadikan benih yang tidak baik pula. Status palsu tersebut menjadikan mayoritas masyarakat yang apatis akan tergiur dan tertipu untuk bisa masuk pendidikan tersebut dan tidak menutup kemungkinan keuntungan akan disalahgunakan oleh pihak pengelola PT tersebut.

Apapun jawaban para pengelola PT terkait proyek pendidikan, selain civitas akademika para pengamat maupun masyarakat telah melihat dan merasakan adanya perubahan dan gejala-gejala praktek “Untung Ruginya Proyek pendidikan PT” yang semestinya Perguruan tinggi merupakan lembaga nirlaba yang berpihak kepada rakyat kecil berdasarkan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika yang berasaskan dan berprinsip seperti yang tertuang dalam UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Untung ruginya Proyek PT telah semakin menjalar dan membesar ketika para civitas akademika bisa melihat dan merasakan tetapi tidak berani menuntut hak dan kewajiban dan bahkan hanya bisa terdiam, dan justru malah ikut membantu sistem atau atasan meskipun itu melanggar UU & peraturan, karena siapa yang tidak nurut alias melawan akan ditendang dari jabatan dan pekerjaan/penghasilan. Mungkin hal itulah yang membuat dosen mahasiswa dan termasuk masyarakat berpikir seribukali untuk melawan praktek “Untung Ruginya Proyek PT” alias adanya penyelewengan hak dan kewajiban civitas akademika alias praktek korupsi di PT.

Jika kasus tawuran antara SMA akhir september 2012 lalu dan tawuran mahaiswa di sulawesi dekat-dekat ini yang memakan korban jiwa mengakibatkan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) gelisah, kemudian membentuk tim khusus pelajar nakal, dan memberikan sanksi yang tegas jika terlibat tawuran Maka bagaimana dengan menjamurnya Untung Ruginya Bisnis pendidikan di PT ? adakah sanksi tegas untuk masalah itu?

Jika Kepmendikbud gelisah dengan adanya korban tawuran, bagaimana dengan kematian hati para pengelola PT kita ? Jika hal ini dibiarkan maka tentu akan berdampak sistemik, bisa jadi memicu tawuran dan bukan tidak mungkin jika akan lebih berbahaya dari korban tawuran.

Tulisan ini menggambarkan hasil pengamatan dan analisa pribadi bersama pengamat pendidikan lainya untuk menjadi sebuah renungan pribadi dan mungkin juga bagi pembaca sekalian, selain informasi dan masukan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna. Semoga gambaran “Untung Ruginya Proyek Pendidikan PT” ini dapat membangunkan dan mengingatkan pihak pemerintah yaitu Kepmendikbud dan koordinator perguruan tinggi swasta (kopertis) untuk lebih teliti dan menindak tegas PT nakal.

Salam hormat, salam sehat walafiat, & semoga bermanfaat.

 

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

“Membiarkan PT Korupsi” Begitukah Pendidikan AntiKorupsi di PT ?

“Membiarkan PT Korupsi” Begitukah Pendidikan AntiKorupsi di PT ?

Pendidikan antikorupsi untuk PT

Pendidikan antikorupsi untuk PT

Permasalahan Korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi satu kesatuan atau budaya yang sulit dilepaskan. Dari orde lama hingga orde baru, dari penjahat sampai pejabat, KORUPSI menjadi permasalahan utama dalam mengangkat harkat dan citra bangsa Indonesia. Saat ini, korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk didalamnya adalah lembaga pendidikan formal tertinggi yang bernama “Perguruan Tinggi (PT)”, Baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghapus korupsi maka ditetapkan kurikulum pendidikan antikorupsi PT dengan dikeluarkanya dasar hukum dari SE tertanggal 30 Juli 2012, yang merupakan tanggapan atas Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Memang tidak mudah untuk benar-benar membersihkan  korupsi di semua tatanan termasuk PT saja yang jumlahnya mencapai 3075 PTS dan 92 PTN (dikti.go.id), itupun PT yang hanya dibawah naungan dikti, belum termasuk PT dibawah kementerian lain, daerah atau lainya. oleh karena itu pemerintah mencoba berbagai alat baru untuk membersihkan korupsi. Tetapi Apa jadinya jika kita membersihkan sebuah lantai atau ruangan dengan alat/sapu yang kotor? begitulah perumpamaan salah seorang sahabat kompasiana mengibaratkan pendidikan antikorupsi jika dilakukan oleh PTN/PTS yang korup. Korupsi ibarat kotoran yang harus dibersihkan di negeri ini, maka diperlukan alat yang bersih (PT yang bersih dari korupsi) untuk membersihkanya.

Pendidikan Antikorupsi PT yang mulai diterapkan untuk semua PTS dan PTN ditahun ajaran 2012/2013 ini menjadi sebuah percobaan awal keampuhan alat tersebut. Alat tersebut akan semakin efektif dan efesien jika mahasiswa dan masyarakat menjadi objek sekaligus subjek yang independen untuk menghapus korupsi di PT.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi yang tidak sedikit serta tidak sengaja mendengar dan melihat berbagai tindak planggaran Antikorupsi korupsi PT yang belum mendapatkan tindakan apa-apa oleh pemerintah. Hingga tulisan ini dibuat tidak sedikit lagi PT di Indonesia telah melanggar UU/peraturan yang berlaku. Jika diteliti dan diamati PT justru bukan mendidik penerus bangsa tetapi malah merusak moral bangsa dengan mengajarkan A tetapi tidak melaksanakan A atau dengan kata lain mengajarkan sebuah KEMUNAFIKAN. Berdasarkan pengalaman pengamatan pribadi tersebut, berikut ini akan saya uraikan daftar permasalahan yang pernah di temui dilapangan.

  1.  Adanya PT ang berdiri dan mendapatkan ijin operasional tidak memenuhi standar minimal berarti melanggar Kepmendiknas no234_Tentang Pendirian PT.
  2. Tidak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini berarti melanggar UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, UU no.14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen. PP No.37 tahun 2009 tentang dosen.
  3. Tidak Memberikan hak, gaji, dan tunjangan kesejahteraan lain dosen & tenaga kependidikan. Hal ini berarti melanggar Pasal 70 bagian ketenagaan UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang kalau tahun ini disesuaikan dengan lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2012, UU no.14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen. UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP No.37 tahun 2009 tentang dosen.
  4. Tidak memfasilitasi dan memberikan ruang dan hak mahasiswa untuk belajar dan berkarya sesuai minat dan bakat mahasiswa. Hal ini melanggar UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Kepmendikbud No.155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
  5. Menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/keluarga/kelompak seperti memilih dan mengangkat dosen atau tenaga kependidikan, Proses pengelolaan kuangan yang tidak tranparan dan akuntabel, dan yang paling sering dijumpai setiap PT terutama PTS adalah memanipulasi data pelaporan yang berbeda dengan keadaan dilapangan untuk bisa mendapatkan citra baik, dengan alasan menyelamatkan instansi/dosen/mahasiswa. Hal tersebut Jelas melanggar pancasila, UU no.12 tentang pendidikan tinggi, UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, melanggar UU No.13 tahu 2003 tentang ketenagakerjaan, dan turunan perundang-undangan sejenisnya.

Meskipun demikian kita harus yakin bahwa masih ada alat yang bersih untuk menghapus kotoran yang ada di PT di Indonesia. Oleh karena itu jika memang masih diperlukan alat yang lebih banyak lagi karena terlalu banyaknya kotoran maka sembari membersihkan kotoran, tidak ada salahnya jika PT yang diibaratkan sebagai alat pembersih tersebut juga harus dibersihkan.

Permasalahan diatas bisa jadi hanya sebagian kecil yang tidak sengaja terlihat oleh kedua mata dengan satu kepala ini, selebihnya ada atau tidak adanya kotoran, sebaiknya sebelum menjadi penyakit akut dan berbahaya kotoran tersebut harusnya dibersihkan. Semoga pejuang-pejuang antikorupsi di PTN dan PTS tidak terbius oleh untuk membuat kotoran juga, dan kalaupun terbius atau tertidur semoga Tuhan bisa membangunkan hati nuraninya untuk bisa menghapus kotoran atau minimal tidak ikut membantu mengotori.

NB : Modul dan materi yang digunakan saat KPK & Dikti memberikan pelatihan dosen tentang Pendidikan Anti-Korupsi PT dapat anda pelajari dan download disini.

Berbagai peraturan tentang perguruan tinggi dapat anda downlod disini.

Salam juang Anti-Korupsi..

By ; Agus Samsudrajat S

Peran mahasiswa vs korupsi 2

Peran mahasiswa vs korupsi 2

Peran mahasiswa vs korupsi

Peran mahasiswa vs korupsi

Poster anti korupsi

Poster anti korupsi

Dipublikasi di Artikel, Bidang Kemahasiswaan | Tag , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Waspadai Daftar “Jurnal Hitam” Berikut

TEMPO.CO Jakarta – Ilmuwan, termasuk peneliti, masih dipandang oleh masyarakat sebagai sosok yang memegang teguh etika, khususnya etika kejujuran. “Ada ungkapan bahwa peneliti boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong,” ujar Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Endang Sukara, Rabu 29 Agustus 2012.

Berpegang pada etika kejujuran ini pula hasil penelitian kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah, yang disebarkan secara cetak dan daring (online), menjadi rujukan sampai lahir teori baru yang memperbaharui atau mengugugurkannya.

Permasalahan muncul tatkala para peneliti dan ilmuwan diresahkan oleh upaya seseorang yang melakukan plagiarisme dan menerbitkan karyanya di jurnal ilmiah secara daring. Penjiplakan ini merupakan bentuk kejahatan sekaligus pelecehan intelektual terhadap peneliti.

Sebab itu Endang menghimbau para peneliti dan ilmuwan untuk selalu waspada dan tidak asal percaya terhadap setiap jurnal ilmiah. Mengutip data yang dihimpun Staf Ahli Kementerian Pertanian Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian Profesor Pantjar Simatupang, ia mengatakan ada puluhan jurnal internasional dan nasional yang dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklisted).

Sebanyak 28 jurnal di bidang ilmu pengetahuan medis, 9 jurnal di bidang ilmu sosial, 25 jurnal di bidang ilmu biologi, 11 jurnal di bidang pertanian, 9 jurnal di bidang fisika, 10 di bidang rekayasa (engineering), 15 jurnal di bidang seni dan pendidikan, 1 jurnal di bidang studi hukum, dan 3 jurnal bidang lainnya yang seluruhnya diterbitkan oleh Academic Journal.

Sementara itu, Eurojournals menerbitkan 14 jurnal di berbagai bidang keilmuan yang seluruhnya masuk kategori “jurnal hitam”. Penerbit lain, Common Ground Publishing, juga menerbitkan jurnal serupa yang berjumlah 23 jurnal. “Buku yang diterbitkan oleh penerbit African World Press seluruhnya juga termasuk ke dalam “daftar hitam” ini,” ujar Endang.

Di dalam negeri, penerbit nasional yang dimasukkan ke dalam daftar hitam adalah penerbit Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Pattimura (Buletin Pendidikan Matematika), FISIP Universitas Jember (Apresiasi–Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), LPPM Institute Pertanian Malang (Agritek–Jurnal Pendidikan Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran), Lembaga Penelitian Universitas Hasannudin (Buletin Penelitian), FE Universitas Brawijaya (Jurnal Aplikasi Manjemen/JAM).

Daftar jurnal yang masuk dalam daftar hitam dapat diunduh di alamat: http://kepegawaian.ub.ac.id/wrp-con/uploads/2012/01/Blacklisted-Publishers-and-their-Respective-Journals.pdf

Endang menambahkan, Jeffrey Beall, seorang pustakawan Auraria Library di Universitas Colorado Denver, Amerika Serikat, telah melakukan tinjauan seperti yang dilakukan Profesor Pantjar terhadap berbagai jurnal akses terbuka. Beall adalah pakar yang mendalami metadata, fulltext searching, dan information retrieval selama bertahun-tahun. Ia juga menjadi anggota dewan editor cataloging dan classification Quaterly.

Beall merekomendasikan agar setiap peneliti dan ilmuwan tidak menjalin kontak atau melakukan bisnis dengan jurnal dan penerbit yang dipertanyakan. Hal ini termasuk memasukkan naskah, menjadi anggota editor, maupun menjadi dewan anggota redaksinya. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan jurnal maupun penerbit yang dipertanyakan tersebut harus dievaluasi ekstra, terutama jika akan digunakan sebagai alat untuk promosi dan angka kredit dosen.

Sumber : Tempo yang juga dikutip dari dikti.

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia Sehat

Program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia Sehat

Menanggapi berbagai persoalan klasik tentang masalah kesehatan masyarakat dunia termasuk indonesia, baik penyakit tidak menular maupun menular. Hal tersebut menjadikan indonesia yang merupakan negara berkembang harus berusaha lebih keras dengan menganalisis permasalahan yang ada kemudian mencoba memperbaiki segera masalah dengan berbagai cara yang dianggap paling efektif dan efesien. Berbagai organisasi kesehatan terutama sektor pemerintah mulai gelisah baik karena kepedulian terhadap kesehatan atau karena sebuah tekanan dari kebijakan dunia, negara maupun masyarakat. Permasalahan tersebut telah ditemukan dan ditetapkan dalam sebuah perencanaan pembangunan kesehatan, salah satu diantaranya adalah permasalahan sumber daya kesehatan (SDM). Pemerintah dan berbagai organisasi profesi telah menetapkan gebrakan baru yang dianggap mampu mengatasi permasalahan SDM diantaranya adalah tenaga kesehatan masyarakat (SKM). Permasalahan kualitas dan kuantitas SDM merupakan  salah satu faktor penting dalam pembangunan kesehatan selain pembiayaan.

Menjamurnya pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia bisa dikatakan sangat subur hal ini terbukti dengan telah berdiri dan beroprasionalnya 143 perguruan tinggi (PT) tingkat sarjana, 24 PT tingkat Magister dan 2 PT untuk tingkat doktor baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), yang menurut data sampai maret 2010, 70% tingkat sarjana dan 80 % tingkat magister belum terakreditasi (EPSBED.Dikti, 2010). Pendidikan kesehatan termasuk SKM dianggap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan khususnya bagi para pengusaha atau pemilik modal PTS aelain alasan untuk membantu pendidikan masyarakat atau alasan positif lainya (pernah mendengar sendiri, ada pendiri pernah mengatakan demikian). Sayangnya menjamurnya pendidikan SKM di indonesia belum mengedapankan kualitas sasaran, hal ini terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi yang belum bisa memenuhi standar minimal (SDM, kurikulum, sistem pendidikan, laboratorium, dll) pendirian program studi/perguruan tinggi secara nyata, hal ini justru menimbulkan brbagai pertanyaan, bagaimanakah pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengeluarkan surat ijin perpanjangan, pendirian dan pembukaan prodi SKM tersebut. (Dapat di lihat pada daftar rujukan Materi Dr.Emma dan Dr.Setiawan di kahir tulisan ini)

Selain itu permasalahan yang juga tidak kalah penting adalah ketika para SKM telah selesai pendidikan, akankah mereka mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, siap dan mampu berkreatifitas dan berkarya dengan jalur yang telah dipilihnya hingga finish atau mereka melupakan latar belakang mereka hingga merubah haluan dan tujuan semula karena demi mempertahankan hidup, mengisi perut dan membantu ekonomi kaluarga atau bahkan beralih menekuni bidang ilmu yang lebih menjanjikan. Sudah sewajarnya organisasi pendidikan dan profesi (IAKMI, PERSAKMI, AIPTKMI, dan organisas lain dalam disiplin ilmu kesmas) peduli terhadap saudara-saudara kita yang selama ini telah tercetak (lulusan/SKM) dan akan tercetak (mahasiswa).

Jika pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventifnya, maka sebagai konsekuensinya tentu pendanaan juga harus disiapkan, jika kesehatan masyarakat terjamin dan meningkat maka produktifitas manusia juga akan meningkat yang akhirnya berdampak kepada peningkatan ekonomi negara dan timbal balik dari negara adalah membantu mensejahterakan masyarakat termasuk SKM yg memiliki potensi tapi tak berdaya, disitulah letak hubungan timbal balik mutualisme antara masyarakat dalam hal ini SKM dengan pemerintah atau bangsa Indonesia.

Secara rinci sebagian permasalan pembangunan kesehatan Indonesia adalah kekurangan SDM termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Kekurangan yang sangat signifikan tenaga kesmas dan persebaranya di Indonesia menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan melambanya pembangunan kesehatan. Jika merujuk bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan itu 80 % ditentukan oleh SDM selain pembiayaan tentu upaya realisasi masalah tersebut perlu dikedepankan. Saat ini berdasarkan data pusat perencanan dan pembangunan tenaga kesehatan 2011, ketersediaan tenaga kesmas di indonesia hanya 6.505 orang padahal berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat di puskesmas saja mencapai 26.964 orang sehingga kekuranganya mencapai 21.131 orang. berdasarkan data permasalahan kekurangan SDM tersebut tentu hal ini akan sulit terealisasi dan hanya akan menjadi sebatas program dan rencana diatas kertas tanpa adanya usaha nyata untuk mencapai kekurangan tersebut, meskipun secara produksi tenaga kesmas di Indonesia telah berjumlah 143 PT tingkat sarjana yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia. (Lihat materi Dr.oscar kebijakan nasional dan pemberdayaan SKM)

Isu besar kesehatan lain saat ini ialah masalah adekuasi (memadai) dan sustainabilitas (keberlanjutan) dari pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya pembiayaan pemerintah. Diskusi tentang “apakah anggaran saat ini cukup? Atau kurang?, menjadi perdebatan yang hangat. Jika melihat kebutuhan akan dana program dari pemerintah yang digulirkan melalui APBN (Pusat) dan atau APBD (Propinsi dan Kabupaten Kota), maka bisa dikatakan bahwa anggaran kesehatan Indonesia relative sangat kecil (hanya 1.7% dari total belanja pemerintah). Tetapi isu menarik berikutnya adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap di kementrian kesehatan. Data pasti belum terkumpul, namun kejadian sudah terlihat bertahun-tahun seperti berikut ini. (lihat materi Review kebijakan penganggaran dan hasil diskusi anggaran Kemenkes RI di UGM, Apakah Kurang_Kenapa Ada Sisa_2011, diakhir tulisan ini)

Serapan dana Pemerintah Untuk Kesehatan

Serapan Anggaran Dana Kemenkes_Alokasi & Realisasi

Serapan Anggaran Dana Kemenkes_Alokasi & Realisasi

Hasil diskusi kebijakan pembiayaan kesehatan tahun 2011 di UGM selengkapnya dapat dilihat dan di unduh disini.

Merespon hasil diskusi ilmiah dan beberapa pertemuan ilmiah terkait tenaga kesehatan (SKM), penganggaran kesehatan dan permasalahan kesehatan selain yang telah dipaparkan sebelumnya, kita sendiri menyadari bahwa permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini cukup komplek, paling tidak bagaimana kita berusaha menyelesaikan satu permasalahan pembangunan kesehatan Indonesia (SDM) untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang lain dengan tetap mengacu pada pokok-pokok MDGs.

Jika rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN I-IV) Indonesia tidak akan mengalami perubahan seperti dalam konsep berikut ini

Arah pengembangan Nakes terhadap RPJMN

Arah pengembangan Nakes terhadap RPJMN

Maka sebuah usulan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia sehat, menjadi sebuah alternatif solusi yang tepat. Jika di analisis secara umum tentang latar belakang mengapa muncul usulan tersebut ?, maka secara ringkas dapat saya gambarkan sebagai berikut.

Masalah Tenaga SKM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan WHO

KEBUTUHAN NAKES SKM di Puskesmas 2010

distribusi tenaga kesmas di indonesia

persebaran SKM tingkat Puskesmas _www.bppsdmk.depkes.go.id_agregat_

Persebaran SKM tingkat Puskesmas _www.bppsdmk.depkes.go.id/agregat/

UU No.36_2009_tenaga SDM 2

UU No.36_2009_tenaga SDM

Program Satu SKM untuk Satu Desa

Program Satu SKM untuk Satu Desa

Kerangka Pikir untuk program Satu SKM satu Desa

Kerangka Pikir untuk program Satu SKM satu Desa

Dengan adanya perencanaan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia sehat, di harapkan program ini menjadi lebih terarah dan jelas untuk menjadi sebuah alternatif solusi atas permasalahan pembangunan kesehatan dan permasalahan SKM seperti berikut.

  1.  Membantu mempercepat dan memperjelas realisasi pembangunan kesehatan sesuai RPJMN 1-4.
  2.  Meningkatkan Mutu SDM, selain peningkatan mutu pendidikan, dengan semakin bertambahnya SKM yang diberdayakan untuk masyarakat dan bangsa maka diharapkan kualitas SKM akan ikut meningkat hal ini berdasarkan filsafat, ilmu akan bertambah dan meningkat jika ilmu itu digunakan/diamalkan dan mencoba fokus pada permasalahan yang dihadapi.
  3.  Masalah MDGs yang saat ini masih belum tercapai terutama MDG 4, 5 dan 6 akan bisa tercapai lebih baik.
  4.  Mencapai penyebaran tenaga Nakes (SKM) yang adil dan merata diseluruh penjuru  nusantara sekaligus membantu membangunkan dan mempercepat program kelurahan/desa siaga aktif yang hampir terabaikan.
  5.  Kesehatan masyarakat akan meningkat sehingga produktifitas masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak positif kepada perekonomian masyarakat dan negara, sehingga masyarakat akan lebih sejahtera (indikator keberhasilan pembangunan kesehatan WHO, 80 % ditentukan SDM baik kuantitas maupun kualitas).

Demikian sedikit ulasan sederhana mengenai latar belakang dan gambaran secara umum tentang kemunculan sebuah usulan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia Sehat (Terobosan baru program Indonesia sehat). Program ini merupakan tanggapan dan masukan sekaligus merincikan tentang permasalahan pembangunan kesehatan dalam hal  indikator SDM, Saya berharap kepada pembaca dan saudara-saudara sejawat SKM atau para ahli kesehatan, khususnya ahli kesehatan masyarakat untuk bisa melihat program tersebut bukan dari siapa ide ini muncul tapi silahkan lihat apa dampak dan manfaat program tersebut untuk masyarakat dan saudara-saudara kita (SKM). Saya mohon maaf jika dalam penulisan usulan konsep program ini kuranglah baik dan jauh dari sempurna, seperti pepatah “Tak Ada Gading yang Tak Retak”. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak khususya tenaga kesehatan masyarakat sangat diharapkan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan berbasis pemberdayaan ini.

NB : Karena program ini direncanakan akan diusulkan menjadi program nasional akan lebih baik jika pemerhati dan penggiat kesehatan masyarakat (IAKMI, PERSAKMI, AIPTKMI, ISMKMI, PAMI) dan organisasi profesi lainya dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat) untuk bisa membagikan dan mendiskusikan program Satu SKM Satu Desa” untuk MDGs (Terobosan baru program Indonesia sehat) demi kesempurnaan konsep tersebut. Terimakasih.

Berikut ini saya lampirkan beberapa materi dalam pertemuan ilmiah yang sebagian menjadi daftar rujukan latar belakang munculnya program diatas.

  1. Review kebijakan penganggaran kesehatan RI. pdf
  2. Review Hasil Diskusi Anggaran Kemenkes RI di UGM, Apakah Kurang_Kenapa Ada Sisa_2011. pdf
  3. Materi Kebijakan Nasional Pengembangan & Pemberdayaan SKM_1st IPHSS 2011.
  4. Prospek Lulusan SKM di Sektor Pemerintahan_Sidin Kemenkes RI 1st IPHSS 2011.
  5. Prospek Lulusan SKM di Sektor Swasta_Materi Imran (Pertamina)_1st IPHSS 2011.
  6. Prospek Lulusan SKM di layanan Kesehatan_Materi Wasista Budiwaluyo_1st IPHSS 2011.
  7. Materi Prof. Tjipto_Perkembangan Kurikulum KesMas_1st IPHSS 2011.
  8. Materi Prof.Veny Hadju_Reformasi Kurikulum Kesmas.
  9. Materi & CV Adang Bachtiar_Globalisasi dan Pendidikan SKM.
  10. Materi Dr. Setiawan_HPEQ Program Sebagai Pijakan Awal Perbaikan Sistem Pendidikan Kesehatan Masyarakat.
  11. Materi Dra. Emma_Respon & Roadmap program HPEQ Kesmas 2010-2015.pdf

Salam sehat dan salam juang SKM.

program indonesia sehat satu desa satu skm

Sintang, 17 Juli 2012.

Agus Samsudrajat S

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 Komentar