Dinamika Politik Harus Membangun Kesehatan Bangsa

Refleksi Pencalonan Wakil Rakyat RI 2014-2019 (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR, & DPRD, Camat & Kepala Desa)
By :Agus Samsudrajat S

garuda
Secara umum, politik kesehatan itu sendiri merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terkait permasalahan kesehatan. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan bertujuan pada  kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam realisasi di lapangan justru selalu ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan. Hal ini akibat  dinamika politik berkembang dengan berbagai cara demi kepentingan satu pihak saja.  Tampaknya dinamika politik hingga tahun 2013 ini justru malah membawa bangsa ini semakin mengesampingkan masalah kesehatan, yang seharusnya menjadi modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Berbicara mengenai politik kesehatan di Indonesia tentu tidak bisa terlepas akan adanya kepentingan dan perkembangan politik di setiap daerah maupun proses kepemimpinan di daerah itu sendiri. Secara umum perkembangan politik yang membangun kesehatan bangsa di daerah akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pusat, daerah maupun pemimpin di sektor kesehatan suatu wilayah selain permasalahan anggaran.

Sebuah contoh catatan politik yang mungkin bisa disebut sebagai upaya politik dalam membangun bangsa melalui sektor kesehatan ialah berubahnya sistem sentralistik menuju desentralisasi. Di Indonesia sendiri desentralisasi dimulai pasca reformasi sekitar tahun 1999-2000, yang kini tercatat dalam sejarah penting dan ikut mewarnai dunia perpolitikan Indonesia khususnya bidang kesehatan. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa angin baru bagi pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentalisasi kesehatan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerahnya. Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja sama lintas sektor, dan berbagai faktor lainnya yang terkait dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya.

Tahun 2004 juga telah dilakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Di dalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Baru setelah itu muncul UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai aturan dasar bidang kesehatan di Indonesia.

Politisasi Anggaran Kesehatan

Jika kita cermati bersama dari sisi politik anggaran kesehatan, komitmen pemerintah daerah di Indonesia dibanding negara lain masih jauh ketinggalan. Hal ini terlihat dari alokasi untuk kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), secara umum Indonesia paling rendah dari beberapa negara lain yaitu hanya 2-3 %. Sedangkan Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. Padahal dalam UU No.36 tentang Kesehatan, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktanya politik anggaran kesehatan hingga tahun ini belum terealisasi sesuai minimal anggaran kesehatan dan hal inilah yang terlihat bahwa politik Indonesia selama ini belum membangun kesehatan. Sebelumnya, Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa untuk tahun 2014, pagu indikatif Kemenkes sebesar Rp 24,67 triliun. Itu berarti menurun cukup signifikan, hampir mencapai 30 persen dibandingkan tahun 2013. Kepada siapa lagi mau berharap jika di saat isu BBM naik justru malah anggaran kesehatan bangsa kita semakin anjlok. Kini rakyat semakin jauh  dari mimpi dimana visi Indonesia Sehat akan tercapai dengan anggaran yang semakin menurun dari tahun sebelumnya. Terlebih di saat harga Bahan Bakar Minyak dan kebutuhan lainya meningkat.

Politisasi Undang-Undang dan Kebijakan Kesehatan

Selama ini arah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masih mengutamakan tenaga kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2010-2024, dimana upaya kuratif semakin dikurangi dan upaya promotif dan preventif semakin ditingkatkan. Faktanya justru kebutuhan tenaga perawat dan  dokter yang merupakan tenaga penunjang saat sakit lebih diutamakan pemerintah dibandingkan tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat yang bertugas menyelamatkan yang sehat supaya tidak sakit.

Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah daerah dan pusat memang belum berpihak pada program kesehatan yang telah direncanakan. Minimnya anggaran kesehatan tersebut tentu akan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita, penyakit menular, penyakit kronik atau tidak menular, yang secara global akan berdampak kepada menurunya kesehatan masyarakat, produktifitas manusia, dan angka harapan hidup, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, yang dampaknya justru akan merugikan negara secara sistemik.

Permasalahan yang terjadi selama ini, telah banyak dilakukan pergantian pemimpin,  tetapi permasalahan kesehatan ibarat jalan ditempat. Padahal sebagian permasalahan kesehatan  justru malah makin meluas dan komplek. Selain hal itu, tidak sedikit pula dalam setiap pergantian pemimpin daerah yang baru maka muncul pula program baru yang justru kurang mendukung program-program periode kepemimpinan sebelumnya. Akibatnya fokus penyelesaian masalah kesehatan di daerah tidak berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika penulis analogikan secara sederhana, bahwa sehat memang bukan segalanya, tetapi jika kita tidak sehat, maka segalanya akan sia-sia. Oleh karena itu dinamika politik tahun 2014 yang harus dipersiapkan sejak tahun 2013 ini melalui pencalonan presiden, gubernur/walikota, anggota DPR dan DPRD haruslah diorientasikan untuk membangun kesehatan bangsa. Sistem kesehatan bangsa dan daerah yang mudah, efektif dan efisien harus menjadi pondasi  sekaligus ujung tombak negara. Hal ini menjadi sangat penting jika pendapatan daerah dan negara ingin meningkat, begitu pula kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih menjadi tujuan utama bangsa, sesuai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Semoga para calon wakil rakyat periode 2014-2019 benar-benar meniatkan diri semata-mata bukan hanya karena harta, tahta ataupun wanita, tetapi karena panggilan jiwa atau panggilan rakyat yang benar-benar membutuhkan pemimpin/wakil rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Salam Sehat dan sukses selalu.

Sekian & Terimakasih.

Artikel ini juga dipublikasikan oleh PCIM Rusia di http://pcim-rusia.org/dinamika-politik-harus-membangun-kesehatan-bangsa/

Tentang Agus Samsudrajat S

"Membuat tapak jejak dengan berpijak secara bijak dimanapun kaki ini beranjak"
Pos ini dipublikasikan di Artikel dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s