Buku Kesehatan Masyarakat #3

Alhamdulillah akhirnya untuk ke-dua kali (edisi 2 & 3) bisa ikut belajar nulis dengan para Guru, Senior dan sahabat SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) penulis dan aktivis kesmas hebat dari berb…

Source: Buku Kesehatan Masyarakat #3

Iklan
Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Buku Kesehatan Masyarakat #3

Alhamdulillah akhirnya untuk ke-dua kali (edisi 2 & 3) bisa ikut belajar nulis dengan para Guru, Senior dan sahabat SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) penulis dan aktivis kesmas hebat dari berbagai penjuru daerah dan latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang berbeda. Terimakasih atas ilmu dan dukungan penuh sehingga buku ini bisa tersusun dan beredar. Semoga kedepan bisa ikut terus untuk selalu berkarya dan bermanfaat.

Sekilas Review tentang buku ini.

Buku Gugus Opini Kesehatan Masyarakat 3

Buku edisi ke-3 kali ini sengaja didesain jauh lebih menarik dan berbeda dari edisi sebelumnya (1 & 2). Sangat cocok untuk semua kalangan

Penulis dalam edisi 3 kali ini baik Profesor/Akademisi/Dosen, Peneliti, hingga Praktisi kesehatan masyarakat dari berbagai lembaga dan daerah jadi satu tumplek blek disini. Alhamdulillah Edisi sebelumnya telah banyak menjadi pilihan para pembaca dan pegiat kesehatan. Adapun pembaca dan pegiat kesehatan itu mulai dari Mahasiswa hingga beberapa Kementerian, Lembaga & Tokoh Publik (Kemenkes, DPR RI, Dinkes, Mantan Menkokesra, FKM/kampus dll) bahkan ada yang sampai ke luar negeri.

Buku yang disusun sebagai bunga rampai opini para aktivis Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia ini mencoba menyampaikan alternatif pemikiran dan urun rembug terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam ranah kesehatan di republik. Uraian yang terkadang tidak melulu dalam sudut pandang kesehatan, tetapi lebih kepada pendekatan yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih sistemik, atau justru terkadang “nyleneh”, di luar arus pemikiran mainstream yang sudah ada sebelumnya.

đź“šBuku ini diterbitkan oleh Yayasan Health Advocacy bekerjasama dengan PERSAKMI yang terbit setiap tahun sebagai bagian dari Gerakan Literasi Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Serial ke-3 ini merupakan sekuel tahunan dari seri #1 dan #2 sebelumnya. Edisi kali ini dengan editor Agung Dwi Laksono dan kontributor Ilham Akhsanu Ridlo, Pulung Siswantara, Ridwan Amiruddin, Rachmad Pg, Siti Rahayu Nadhiroh, Agus Samsudrajat S, Rauf Rahim, Fanny Raharyanti, Afiati H Kresnawati, Zuardin, Purwo Setiyo Nugroho, dan Agung Dwi Laksono.
————————————————-
BUKU INI DICETAK DENGAN DESAIN SAMPUL HARDCOVER DAPAT DIMILIKI DENGAN MELAKUKAN ORDER PEMESANAN DENGAN KONTRIBUSI Rp. 80.000,00/Buku.
————————————————-

Masih ragu dan menunda punya buku ini?

ORDER BUKU “GUGUS OPINI KESEHATAN MASYARAKAT #3”📣📣📣📣 Silahkan Klik  disini.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Inikah Revolusi Mental Kebijakan Kesehatan?

Memperingati Hari Kesehatan Dunia 7 April 2017 yang mengangkat tema “Kesehatan Mental”

target renstra 2015 2019

Hasil survei internasional sering menunjukkan bahwa dalam hal yang baik, angka untuk Indonesia cenderung rendah, tetapi dalam hal yang buruk justru cenderung tinggi. Sebagai contoh, data Tranparency International menunjukkan persepsi tentang tingkat korupsi di sektor publik, dari 177 negara dan dengan 177 skor, Indonesia berada di rangking 114 dengan skor 32. Ini di bawah Ethiopia yang berada pada posisi 111.
…………
Selengkapnya artikel bisa dibaca disini atau disini 

Dipublikasi di Artikel | Meninggalkan komentar

Ada Apa dengan Data Kesehatan Masyarakat?

………… Hasil  pengamatan sebuah data SDM kesehatan khususnya untuk jenis tenaga kesehatan masyarakat (kesmas) di beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah tahun lalu, ternyata cukup membuat terkejut, terheran-heran sambil berulang-ulang mencermati data tersebut. Saya yakin anda pun akan merasakan hal sama tatkala beberapa data kesehatan resmi yang dirilis pemerintah daerah dalam satu daerah dan waktu yang sama menampilkan data yang tidak sama atau dengan kata lain tidak sinkron.  Diawali dengan sebuah data SDM kesmas di Puskesmas provinsi X tahun 2015 tertulis 366  orang. Tetapi ketika anda melihat data dokumen lain yang juga dikeluarkan oleh provinsi yang sama menyebutkan jumlah tenaga kesmas di Puskesmas tahun 2015 tertulis 1.016 orang. Dalam satu waktu dan satu daerah yang sama selisihnya bisa 2 kali lipat lebih atau selisih 650 orang. Jika data daerah seperti itu, lalu bagaimana dengan data tenaga kesmas provinsi X ditingkat nasional? …….

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/agus34drajat/ada-apa-dengan-data-kesehatan-masyarakat_5831ae787a93735e17c31889

Semoga bermanfaat.
Salam #KawalDataKesehatan

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Tag , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Lucunya Kebijakan Kesehatan Negeri Ini

Dunia adalah panggung sandiwara yang kadang bisa membuat kita tertawa karena lucu, bahagia bahkan berduka menjadi ungkapan yang tepat terkhusus untuk upaya kesehatan masyarakat (kesmas) negeri ini. Semoga panggung sandiwara upaya kesmas negeri ini berakhir dengan ending cerita yang indah, adil, damai dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya.

Bagaimana tidak lucu, ketika seorang sahabat sekaligus guru, orang tua atau saudara dari kalangan akademisi praktisi maupun pemerhati kebijakan kesmas menyampaikan, “Lucu ya kebijakan kita ini, katanya upaya kesmas, meningkatkan kesmas tapi koq tidak ada indikator SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) sebagai tenaga kesmas di sana, dikemanakan SKM, lalu siapa yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab program-program kesmas di sana, apa diserahkan ke profesi lain yang bukan kompetensi utamanya, kalau iya maka kacaulah negeri ini.” Itu ucapan seorang sahabat yang pernah menjadi tenaga kesehatan teladan nasional 2009 dan seorang maestro Indonesia era BJ Habibie Penggagas paradigma sehat, program Indonesia sehat 2010.

Sudah cukup baik kebijakan tahun 2005 lalu di mana rasio SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat mencapai 49/100.000 penduduk guna mewujudkan paradigma sehat. Entah kenapa di saat rasio beberapa jenis tenaga kesehatan tertentu dinaikkan justru untuk SKM bukannya ikut dinaikkan tapi justru malah diturunkan drastis menjadi 13/100.000 penduduk pada tahun 2015 melalui Permenkes 33 tahun 2015.

IMG_20160203_150237
Selengkapnya………………………..
NB :
Artikel ini jadi pilihan HL (HeadLine) di media online milik Kompas (versi lengkap disertai dengan foto) 24/08/2016 dan Terbit dalam Majalah Tempo Edisi 19-25 September 2016 Hal.7-8 dengan judul #SoalPenempatanSarjanaKesehatanMasyarakat.

Salam hangat nan Sehat & semoga bermanfaat.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Menakar Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Kedepan Berparadigma Sehat atau Sakit?

IPKM 2007 vs IPKM 2013

SUDAH bukan hal yang baru jika pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pokok yang harus terpenuhi oleh setiap manusia selain kebutuhan pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan itu bahkan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi pihak swasta, individu atau masyarakat. Sudah banyak regulasi dan kebijakan yang secara tegas menyatakan kesehatan merupakan agenda wajib pemerintah bersama masyarakat bahkan sampai ke level terendah dalam pemerintahan. Sehingga pembangunan kesehatan menjadi sebuah hal yang cukup “seksi”untuk dijadikan bahan “mainan” baik bagi pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat.

…………………………………………..

Jika kita Ingat konsep paradigma sehat yang artinya lebih mementingkan upaya menjaga atau memeliharan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan dengan melayani kesehatan masyarakat supaya tidak jatuh sakit seakan masih jauh dari harapan. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan dan indikator kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah saat ini. Ketika diskusi langsung bersama penggagas paradigma sehat prof.Does Sampoerno, September 2015 di Jakarta lalu sebelum beliau wafat, secara umum beliau menilai “Indonesia belum memperlihatkan sebuah wujud nyata paradigma sehat, meskipun wacana yang digaungkan adalah paradigma sehat tetapi implementasinya masih cenderung berparadigma sakit atau lebih fokus kepada pelayanan kelompok yang sakit dari pada kelompok yang sehat”.

Sudah selayaknya penilaian dari sang penggagas kebijakan Indonesia Sehat atau paradigma sehat ini menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, masyarakat terlebih Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang juga Prof.Does Sampoerno telah lahirkan di Indonesia untuk menjaga kesehatan masyarakat sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat. Prof.Azrul Azwar dalam bukunya pengantar administrasi kesehatan menyatakan “Pelayanan kesehatan masyarakat itu sebaiknya mendapatkan dukungan undang-undang, dijamin dan ditanggung oleh Pemerintah. Pelayanan kesehatan masyarakat itu berbeda dengan pelayanan kedokteran baik pelaksana, sasaran, ranah tugas, tanggung jawab maupun kewenangnya”.
…………………………………………
……..Selengkapnya bisa dibaca di link PontianakPos.com (Opini Pontianakpost.com 2 Juli 2016)

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Pentingnya Peran SKM untuk Negeri

Kliping PERSAKMI Pentingnya Peran SKM untuk Negeri
LAHIRNYA Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Indonesia seakan menjadi nafas baru bahkan inspirasi bagi dunia akan kebuntuan masalah kesehatan melalui inovasi tenaga Kesehatan mewujudkan cita cita bangsa melalui paradigma sehat. Fokus paradigma sehat sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (2015-2024) adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Promotif merupakah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan (menjaga/mengupayakan untuk tetap atau kembali hidup sehat). Sedangkan preventif merupakan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Hal tersebut menjadi salah satu dasar SKM dilahirkan sebagai tenaga kesehatan khusus yang fokus utamanya upaya promotif dan preventif. Sedikitnya 4 tahun SKM dibekali ilmu dan seni (praktek belajar langsung di masyarakat) untuk mencegah/memberantas penyakit, meningkatkan efisiensi hidup masyarakat melalui upaya kelompok-kelompok masyarakat terkoordinasi, perbaikan kesehatan lingkungan, dan melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat/perorangan melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga SKM merupakan tenaga khusus yang secara fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Hanya fokus utamanya pada upaya kesehatan masyarakat melalui promotif dan preventif. Berbeda dengan tenaga medis (dokter, perawat, bidan) yang fokus dan fungsi utamanya pada upaya kesehatan perorangan melalui upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan/perbaikan). Media nasional 18 april 2015 lalu pernah meliput seorang dokter puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu, mengatakan bahwa “pihak yang paling tepat menjadi koordinator dalam upaya promotif dan preventif adalah sarjana kesehatan masyarakat (SKM), namun tenaga kesehatan masyarakat belum ada di puskesmas itu”.

Produksi dan peminat SKM saat ini tersebar di berbagai Pulau, Provinsi, Kota bahkan hingga ke pelosok Kabupaten kecil dan perbatasan negeri yang totalnya sudah mencapai lebih dari 170 bahkan mendekati 200 perguruan tinggi. Bayangkan jika tiap tahun 170 kampus meluluskan 100 SKM saja, maka setiap tahun bangsa ini memiliki 17.000 SKM siap pakai. Hal tersebut menjadi bukti sekaligus jawaban awal dan dasar bahwa SKM telah terbukti memiliki posisi dan peran penting di masyarakat dan pelayanan kesehatan. Sangat disayangkan jika potensi besar itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Meskipun sekilas pentingnya posisi dan peran SKM sebagai tenaga kesehatan baru sampai pada tataran niat pengadaan dan produksinya saja.

Kewajiban bangsa dan kita bersama bahwa pentingnya posisi dan peran SKM juga baiknya diimbangi dengan meningkatnya upaya pemberdayaan atau pendayagunaan SKM sebagaimana mestinya yaitu sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Amanah besar dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (SKM) baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi secara adil dan merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2005 baik di daerah tertinggal maupun tidak tertinggal menyimpulkan bahwa belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan (termasuk SKM sebagai tenaga kesmas) presentasi tertinggi ada pada masalah terbatasnya formasi, kemudian masalah dana yang terbatas dan masalah regulasi.

Bahkan dalam laporan kajian perencanaan kebijakan tenaga kesehatan bapenas 2005, sasaran rasio SKM per penduduk mencapai  49 SKM/100.000 penduduk. Hal itu berarti pemerintah memiliki target pada tahun 2010 setiap dua ribu empat puluhan (2.040 an) penduduk minimal ada satu (1) SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Sesuai dengan amanah UU desa bahwa jumlah penduduk untuk Jawa setidaknya paling sedikit 6000 penduduk. Artinya jika pakai target rasio SKM/penduduk yang sama seperti tahun 2010 (49 SKM/100.000 penduduk) dengan batasan wilayah Desa, maka sedikitnya ada tiga (3) SKM yang ditugaskan dalam satu Desa dengan perkiraan 6.120 penduduk. Faktanya beberapa Desa di Jawa ada yang memiliki jumlah penduduk 17.000-19.000 penduduk setiap satu desanya.

Jika satu desa (-+ 6.120 penduduk) memiliki 3 SKM dan diketahui data jumlah desa ada 72.944 desa dan 8.309 kelurahan (permendagri no.18 th 2013). maka setidaknya kebutuhan SKM di Indonesia merupakan hasil penjumlahan total desa dan kelurahan yaitu 72.944+8.309 = 81.253 desa/kelurahan dikali (X) 3 SKM = 243.759 SKM. Dengan demikian jika memakai target rasio SKM 49/100.000, kebutuhan SKM mencapai 243.759 SKM. Perhitungan tersebut didasarkan bahwa seluruh desa dan kelurahan memiliki penduduk yang sama. Faktanya setiap desa dan kelurahan di seluruh indonesia memiliki jumlah penduduk yang berbeda.

Sehingga untuk memenuhi target tersebut disarankan kepada seluruh pihak penentu kebijakan khususnya pemerintah daerah dari level provinsi sampai Desa untuk bisa bersinergi menyesuaikan target rasio SKM/penduduk (49/100.000) disetiap desa dan kelurahan di daerah masing masing (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu desa dan kelurahan.

Apalagi dengan hadirnya UU Desa tahun 2014 menjadi sebuah suntikan harapan dan kekuatan baru bagi Desa untuk menguatkan sistem pembangunan Desa. Amanah UU desa secara jelas dan tegas mengatakan bahwa pembangunan desa bidang kesehatan seperti pengelolaan Pos Kesehatan Masyarakat Desa, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, posyandu dan pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah desa sekaligus menjadi amanah bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keilmuanya, tentu tugas dan peran utama SKM di Desa/Kelurahan adalah fokus pada upaya kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya promotif preventif di desa dan kelurahan. SKM sebagai tenaga kesehatan wajib dan pokok di puskesmas dan pos kesehatan desa atau pos UKM Desa dan kelurahan sebagaimana yang sudah tetapkan di DKI jakarta dan Kabupaten Wonosobo melalui peraturan daerah (perda). Peran SKM di desa dan kelurahan sebagaimana dalam perda yang ada di DKI dan Wonosobo tentang Sistem Kesehatan Daerah, SKM sebagai ahli kesehatan masyarakat dapat berperan mendesain sistem pembangunan desa terutama bidang kesehatan, sebagai pembina dan pendamping pemberdayaan kader kesehatan dan masyarakat, tenaga/ahli surveilans, promosi kesehatan, gizi masyarakat, sanitarian, administrasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Hadirnya Permenkes 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menjadi alternatif rujukan baru terkait target rasio tenaga kesehatan per penduduk. Kebijakan baru tersebut mengubah target yang sebelumnya  tahun 2010 rasio SKM 49/100.000 menjadi 16/100.000 tahun 2019. Kalaupun dihitung-hitung kembali rasio SKM 16/100.000 maka 1 SKM paling tidak untuk 6.250 penduduk. Artinya jika pakai standar minimal dalam UU Desa jumlah desa minimal 6000 an penduduk maka satu desa setidaknya memiliki 1 SKM.

Tetapi kebijakan tahun 2015 tersebut sebaiknya tidak dijadikan alternatif rekomendasi utama, karena khusus untuk SKM target rasio per penduduk kurang sejalan dengan kajian, studi dan referensi nasional maupun internasional bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan (selain pembiayaan) 80% ditentukan oleh tenaga kesehatan baik jenis maupun jumlahnya yang dapat berdampak positif bagi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Justru yang sebaiknya menjadi rekomendasi pertama ialah target rasio SKM adalah 49/100.000. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) tahun 2010 dalam laporan yang berjudul “The World Health Organization 2010 Global Policy Recommendations – Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention” yaitu untuk memberdayakan berbagai jenis tenaga kesehatan di daerah.

Fakta dilapangan antara jenis dan jumlah tenaga kesehatan masih belum seimbang, dan justru beberapa jenis profesi tertentu masih menjadi prioritas. Hal inilah yang perlu dibenahi bersama, karena sejatinya tidak ada tenaga kesehatan yang paling signifikan, dan semua tenaga kesehatan memiliki kontribusinya sesuai bidang keilmuanya. Atas dasar latar belakang tersebut program minimal satu SKM satu Desa/Kelurahan untuk Indonesia Sehat masih harus terus diperjuangkan bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan rencana mulia pembangunan bangsa yang masih tertunda.

*) Team Indonesia Public Health 2.0 – PERSAKMI
(Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia)

 ➡ Dimuat di Pontianakpost.com – 6 April 2016

Sumber : http://persakmi.or.id/headlines/pentingnya-peran-skm-untuk-negeri-oleh-agus-samsudrajat-skm/

Terlampir tulisan ilmiah Prof.Does Sampoerno (Direktur 5 FKM Pertama di Indonesia & Penggagas Paradigma sehat Program Indonesia Sehat 2010), tentang kenapa harus ada SKM dan apa perbedaan SKM dengan tenaga kesehatan lain, selengkapnya bisa dilihat disini.

Semoga bermanfaat.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar