Ada Apa dengan Data Kesehatan Masyarakat?

………… Hasil  pengamatan sebuah data SDM kesehatan khususnya untuk jenis tenaga kesehatan masyarakat (kesmas) di beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah tahun lalu, ternyata cukup membuat terkejut, terheran-heran sambil berulang-ulang mencermati data tersebut. Saya yakin anda pun akan merasakan hal sama tatkala beberapa data kesehatan resmi yang dirilis pemerintah daerah dalam satu daerah dan waktu yang sama menampilkan data yang tidak sama atau dengan kata lain tidak sinkron.  Diawali dengan sebuah data SDM kesmas di Puskesmas provinsi X tahun 2015 tertulis 366  orang. Tetapi ketika anda melihat data dokumen lain yang juga dikeluarkan oleh provinsi yang sama menyebutkan jumlah tenaga kesmas di Puskesmas tahun 2015 tertulis 1.016 orang. Dalam satu waktu dan satu daerah yang sama selisihnya bisa 2 kali lipat lebih atau selisih 650 orang. Jika data daerah seperti itu, lalu bagaimana dengan data tenaga kesmas provinsi X ditingkat nasional? …….

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/agus34drajat/ada-apa-dengan-data-kesehatan-masyarakat_5831ae787a93735e17c31889

Semoga bermanfaat.
Salam #KawalDataKesehatan

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Tag , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Lucunya Kebijakan Kesehatan Negeri Ini

Dunia adalah panggung sandiwara yang kadang bisa membuat kita tertawa karena lucu, bahagia bahkan berduka menjadi ungkapan yang tepat terkhusus untuk upaya kesehatan masyarakat (kesmas) negeri ini. Semoga panggung sandiwara upaya kesmas negeri ini berakhir dengan ending cerita yang indah, adil, damai dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya.

Bagaimana tidak lucu, ketika seorang sahabat sekaligus guru, orang tua atau saudara dari kalangan akademisi praktisi maupun pemerhati kebijakan kesmas menyampaikan, “Lucu ya kebijakan kita ini, katanya upaya kesmas, meningkatkan kesmas tapi koq tidak ada indikator SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) sebagai tenaga kesmas di sana, dikemanakan SKM, lalu siapa yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab program-program kesmas di sana, apa diserahkan ke profesi lain yang bukan kompetensi utamanya, kalau iya maka kacaulah negeri ini.” Itu ucapan seorang sahabat yang pernah menjadi tenaga kesehatan teladan nasional 2009 dan seorang maestro Indonesia era BJ Habibie Penggagas paradigma sehat, program Indonesia sehat 2010.

Sudah cukup baik kebijakan tahun 2005 lalu di mana rasio SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat mencapai 49/100.000 penduduk guna mewujudkan paradigma sehat. Entah kenapa di saat rasio beberapa jenis tenaga kesehatan tertentu dinaikkan justru untuk SKM bukannya ikut dinaikkan tapi justru malah diturunkan drastis menjadi 13/100.000 penduduk pada tahun 2015 melalui Permenkes 33 tahun 2015.

IMG_20160203_150237
Selengkapnya………………………..
NB :
Artikel ini jadi pilihan HL (HeadLine) di media online milik Kompas (versi lengkap disertai dengan foto) 24/08/2016 dan Terbit dalam Majalah Tempo Edisi 19-25 September 2016 Hal.7-8 dengan judul #SoalPenempatanSarjanaKesehatanMasyarakat.

Salam hangat nan Sehat & semoga bermanfaat.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Menakar Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Kedepan Berparadigma Sehat atau Sakit?

IPKM 2007 vs IPKM 2013

SUDAH bukan hal yang baru jika pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pokok yang harus terpenuhi oleh setiap manusia selain kebutuhan pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan itu bahkan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi pihak swasta, individu atau masyarakat. Sudah banyak regulasi dan kebijakan yang secara tegas menyatakan kesehatan merupakan agenda wajib pemerintah bersama masyarakat bahkan sampai ke level terendah dalam pemerintahan. Sehingga pembangunan kesehatan menjadi sebuah hal yang cukup “seksi”untuk dijadikan bahan “mainan” baik bagi pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat.

…………………………………………..

Jika kita Ingat konsep paradigma sehat yang artinya lebih mementingkan upaya menjaga atau memeliharan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan dengan melayani kesehatan masyarakat supaya tidak jatuh sakit seakan masih jauh dari harapan. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan dan indikator kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah saat ini. Ketika diskusi langsung bersama penggagas paradigma sehat prof.Does Sampoerno, September 2015 di Jakarta lalu sebelum beliau wafat, secara umum beliau menilai “Indonesia belum memperlihatkan sebuah wujud nyata paradigma sehat, meskipun wacana yang digaungkan adalah paradigma sehat tetapi implementasinya masih cenderung berparadigma sakit atau lebih fokus kepada pelayanan kelompok yang sakit dari pada kelompok yang sehat”.

Sudah selayaknya penilaian dari sang penggagas kebijakan Indonesia Sehat atau paradigma sehat ini menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, masyarakat terlebih Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang juga Prof.Does Sampoerno telah lahirkan di Indonesia untuk menjaga kesehatan masyarakat sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat. Prof.Azrul Azwar dalam bukunya pengantar administrasi kesehatan menyatakan pelayanan kesehatan masyarakat itu sebaiknya mendapatkan dukungan undang-undang, dijamin dan ditanggung oleh Pemerintah. Pelayanan kesehatan masyarakat itu berbeda dengan pelayanan kedokteran baik pelaksana, sasaran, ranah tugas, tanggung jawab maupun kewenangnya”.
…………………………………………
……..Selengkapnya bisa dibaca di link PontianakPos.com (Opini Pontianakpost.com 2 Juli 2016)

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Pentingnya Peran SKM untuk Negeri

Kliping PERSAKMI Pentingnya Peran SKM untuk Negeri
LAHIRNYA Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Indonesia seakan menjadi nafas baru bahkan inspirasi bagi dunia akan kebuntuan masalah kesehatan melalui inovasi tenaga Kesehatan mewujudkan cita cita bangsa melalui paradigma sehat. Fokus paradigma sehat sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (2015-2024) adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Promotif merupakah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan (menjaga/mengupayakan untuk tetap atau kembali hidup sehat). Sedangkan preventif merupakan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Hal tersebut menjadi salah satu dasar SKM dilahirkan sebagai tenaga kesehatan khusus yang fokus utamanya upaya promotif dan preventif. Sedikitnya 4 tahun SKM dibekali ilmu dan seni (praktek belajar langsung di masyarakat) untuk mencegah/memberantas penyakit, meningkatkan efisiensi hidup masyarakat melalui upaya kelompok-kelompok masyarakat terkoordinasi, perbaikan kesehatan lingkungan, dan melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat/perorangan melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga SKM merupakan tenaga khusus yang secara fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Hanya fokus utamanya pada upaya kesehatan masyarakat melalui promotif dan preventif. Berbeda dengan tenaga medis (dokter, perawat, bidan) yang fokus dan fungsi utamanya pada upaya kesehatan perorangan melalui upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan/perbaikan). Media nasional 18 april 2015 lalu pernah meliput seorang dokter puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu, mengatakan bahwa “pihak yang paling tepat menjadi koordinator dalam upaya promotif dan preventif adalah sarjana kesehatan masyarakat (SKM), namun tenaga kesehatan masyarakat belum ada di puskesmas itu”.

Produksi dan peminat SKM saat ini tersebar di berbagai Pulau, Provinsi, Kota bahkan hingga ke pelosok Kabupaten kecil dan perbatasan negeri yang totalnya sudah mencapai lebih dari 170 bahkan mendekati 200 perguruan tinggi. Bayangkan jika tiap tahun 170 kampus meluluskan 100 SKM saja, maka setiap tahun bangsa ini memiliki 17.000 SKM siap pakai. Hal tersebut menjadi bukti sekaligus jawaban awal dan dasar bahwa SKM telah terbukti memiliki posisi dan peran penting di masyarakat dan pelayanan kesehatan. Sangat disayangkan jika potensi besar itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Meskipun sekilas pentingnya posisi dan peran SKM sebagai tenaga kesehatan baru sampai pada tataran niat pengadaan dan produksinya saja.

Kewajiban bangsa dan kita bersama bahwa pentingnya posisi dan peran SKM juga baiknya diimbangi dengan meningkatnya upaya pemberdayaan atau pendayagunaan SKM sebagaimana mestinya yaitu sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Amanah besar dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (SKM) baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi secara adil dan merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2005 baik di daerah tertinggal maupun tidak tertinggal menyimpulkan bahwa belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan (termasuk SKM sebagai tenaga kesmas) presentasi tertinggi ada pada masalah terbatasnya formasi, kemudian masalah dana yang terbatas dan masalah regulasi.

Bahkan dalam laporan kajian perencanaan kebijakan tenaga kesehatan bapenas 2005, sasaran rasio SKM per penduduk mencapai  49 SKM/100.000 penduduk. Hal itu berarti pemerintah memiliki target pada tahun 2010 setiap dua ribu empat puluhan (2.040 an) penduduk minimal ada satu (1) SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Sesuai dengan amanah UU desa bahwa jumlah penduduk untuk Jawa setidaknya paling sedikit 6000 penduduk. Artinya jika pakai target rasio SKM/penduduk yang sama seperti tahun 2010 (49 SKM/100.000 penduduk) dengan batasan wilayah Desa, maka sedikitnya ada tiga (3) SKM yang ditugaskan dalam satu Desa dengan perkiraan 6.120 penduduk. Faktanya beberapa Desa di Jawa ada yang memiliki jumlah penduduk 17.000-19.000 penduduk setiap satu desanya.

Jika satu desa (-+ 6.120 penduduk) memiliki 3 SKM dan diketahui data jumlah desa ada 72.944 desa dan 8.309 kelurahan (permendagri no.18 th 2013). maka setidaknya kebutuhan SKM di Indonesia merupakan hasil penjumlahan total desa dan kelurahan yaitu 72.944+8.309 = 81.253 desa/kelurahan dikali (X) 3 SKM = 243.759 SKM. Dengan demikian jika memakai target rasio SKM 49/100.000, kebutuhan SKM mencapai 243.759 SKM. Perhitungan tersebut didasarkan bahwa seluruh desa dan kelurahan memiliki penduduk yang sama. Faktanya setiap desa dan kelurahan di seluruh indonesia memiliki jumlah penduduk yang berbeda.

Sehingga untuk memenuhi target tersebut disarankan kepada seluruh pihak penentu kebijakan khususnya pemerintah daerah dari level provinsi sampai Desa untuk bisa bersinergi menyesuaikan target rasio SKM/penduduk (49/100.000) disetiap desa dan kelurahan di daerah masing masing (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu desa dan kelurahan.

Apalagi dengan hadirnya UU Desa tahun 2014 menjadi sebuah suntikan harapan dan kekuatan baru bagi Desa untuk menguatkan sistem pembangunan Desa. Amanah UU desa secara jelas dan tegas mengatakan bahwa pembangunan desa bidang kesehatan seperti pengelolaan Pos Kesehatan Masyarakat Desa, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, posyandu dan pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah desa sekaligus menjadi amanah bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keilmuanya, tentu tugas dan peran utama SKM di Desa/Kelurahan adalah fokus pada upaya kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya promotif preventif di desa dan kelurahan. SKM sebagai tenaga kesehatan wajib dan pokok di puskesmas dan pos kesehatan desa atau pos UKM Desa dan kelurahan sebagaimana yang sudah tetapkan di DKI jakarta dan Kabupaten Wonosobo melalui peraturan daerah (perda). Peran SKM di desa dan kelurahan sebagaimana dalam perda yang ada di DKI dan Wonosobo tentang Sistem Kesehatan Daerah, SKM sebagai ahli kesehatan masyarakat dapat berperan mendesain sistem pembangunan desa terutama bidang kesehatan, sebagai pembina dan pendamping pemberdayaan kader kesehatan dan masyarakat, tenaga/ahli surveilans, promosi kesehatan, gizi masyarakat, sanitarian, administrasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Hadirnya Permenkes 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menjadi alternatif rujukan baru terkait target rasio tenaga kesehatan per penduduk. Kebijakan baru tersebut mengubah target yang sebelumnya  tahun 2010 rasio SKM 49/100.000 menjadi 16/100.000 tahun 2019. Kalaupun dihitung-hitung kembali rasio SKM 16/100.000 maka 1 SKM paling tidak untuk 6.250 penduduk. Artinya jika pakai standar minimal dalam UU Desa jumlah desa minimal 6000 an penduduk maka satu desa setidaknya memiliki 1 SKM.

Tetapi kebijakan tahun 2015 tersebut sebaiknya tidak dijadikan alternatif rekomendasi utama, karena khusus untuk SKM target rasio per penduduk kurang sejalan dengan kajian, studi dan referensi nasional maupun internasional bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan (selain pembiayaan) 80% ditentukan oleh tenaga kesehatan baik jenis maupun jumlahnya yang dapat berdampak positif bagi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Justru yang sebaiknya menjadi rekomendasi pertama ialah target rasio SKM adalah 49/100.000. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) tahun 2010 dalam laporan yang berjudul “The World Health Organization 2010 Global Policy Recommendations – Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention” yaitu untuk memberdayakan berbagai jenis tenaga kesehatan di daerah.

Fakta dilapangan antara jenis dan jumlah tenaga kesehatan masih belum seimbang, dan justru beberapa jenis profesi tertentu masih menjadi prioritas. Hal inilah yang perlu dibenahi bersama, karena sejatinya tidak ada tenaga kesehatan yang paling signifikan, dan semua tenaga kesehatan memiliki kontribusinya sesuai bidang keilmuanya. Atas dasar latar belakang tersebut program minimal satu SKM satu Desa/Kelurahan untuk Indonesia Sehat masih harus terus diperjuangkan bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan rencana mulia pembangunan bangsa yang masih tertunda.

*) Team Indonesia Public Health 2.0 – PERSAKMI
(Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia)

 ➡ Dimuat di Pontianakpost.com – 6 April 2016

Sumber : http://persakmi.or.id/headlines/pentingnya-peran-skm-untuk-negeri-oleh-agus-samsudrajat-skm/

Terlampir tulisan ilmiah Prof.Does Sampoerno (Direktur 5 FKM Pertama di Indonesia & Penggagas Paradigma sehat Program Indonesia Sehat 2010), tentang kenapa harus ada SKM dan apa perbedaan SKM dengan tenaga kesehatan lain, selengkapnya bisa dilihat disini.

Semoga bermanfaat.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Gugus Opini Kesehatan Masyarakat Jilid 2

GO KM 2 di KL malaysia

 Buku Gugus Opini Kesmas Jilid 2, Telah sampai di Kuala Lumpur Malaysia Kiriman Foto dari Rizqiyani (Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) 

Sebagai kelanjutan seri sebelumnya, kali ini PERSAKMI bekerja sama dengan Health Advocacy menerbitkan buku yang ke-2;

“GUGUS OPINI KESEHATAN MASYARAKAT #2”

Gugus Opini Kesehatan Masyarakat 2==== “Semua penulis buku ini memiliki latar belakang pendidikan  S1 yang sama yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), dengan latar belakang pekerjaan yang tidak sama.  Bukan hanya itu pengalaman dibidang kesehatan masyarakat mereka yang berbeda juga turut memberikan warna yang menarik. Mulai dari berbagai karya dan prestasi penulis di tingkat Lokal, Nasional hingga Penulis yang sudah menempuh study di berbagai negara (luar negeri) hingga dipercaya untuk bertugas di kancah INTERNASIONAL” ===.

            Penulis yang berasal dari berbagai penjuru daerah negeri yang berbeda ini menjadi daya tarik pembaca, penggiat, pejuang atau pemerhati di bidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat baik kalangan masyarakat umum, pegawai pemerintahan, pejabat daerah/negara, akademisi (dosen, peneliti/mahasiswa) bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan masyarakat (mahasiswa kesehatan masyarakat calon SKM maupun yang sudah SKM dimanapun anda berada).

Menariknya bukan hanya mengupas masalah dan solusi kesehatan masyarakat tetapi juga bagaimana mengupas paradigma masalah tenaga kesehatan khususnya SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat untuk memantapkan jati dirinya menjadi salah satu tenaga strategis di bidang kesehatan yang handal dan profesional.

“Buku yang disusun sebagai bunga rampai gugus opini ini mencoba menyampaikan alternatif pemikiran dan urun rembug terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam ranah kesehatan di republik ini. Uraian yang terkadang tidak melulu dalam sudut pandang kesehatan, tetapi lebih kepada pendekatan yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih sistemik, atau justru terkadang nyleneh, di luar arus pemikiran mainstream yang sudah ada sebelumnya.”

Buku setebal 214 halaman ini dicetak ekseklusif dengan sampul hard cover. Buku dibanderol Rp. 80.000,-, belum termasuk ongkos kirim.

Untuk pemesanan/pre order bisa menghubungi:
– Astri Aprilia, SKM (081914847319 dan 089637781132)
– Kusyogo Cahyo., SKM., M.Kes (08122833901)
Kantor Sekretariat Promkes FKM Undip Semarang.

Semoga Bermanfaat & Salam Juang Sehat.

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Gara-Gara Cuci Tangan Dua Sekolah Dasar di Solo Mendunia

Gara-Gara Cuci Tangan Dua Sekolah Dasar di Solo Mendunia

By ; Agus Samsudrajat S

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sabranglor No.78 Jebres dan Joyotakan No.59 Serengan Kota Surakarta alias Solo Jawa Tengah memang patut diacungi empat jempol, inpirasi, maupun teladan bagi sekolah lain dinegeri ini, masyarakat, bahkan para pemerhati dan penggiat kesehatan masyarakat khususnya kelompok pendidikan. Semangat juang mereka dalam berkreasi mengkampanyekan gerakan 21 hari cuci tangan tanpa putus (G.21H CTPS) akhirnya membuahkan prestasi. Prestasi itu diantaranya ialah SDN Sabranglor dinobatkan menjadi kandidat sekolah terbaik nasional setelah diumumkan sebagai kategori sekolah terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Hal serupa juga dialami Pak Marsudi Widodo., S.Pd selaku kepala sekolah SDN Joyotakan dinobatkan sebagai guru terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah & selanjutnya akan menjadi kandidat guru terbaik nasional untuk program G.21H CTPS, yang dipersempahkan oleh Lembaga Swadaya Masyakarat Persada & PT Unilever. Uniknya Meskipun mereka belum mengetahui akan adanya informasi hadiah baik jenis maupun jumlah, dengan berbagai keterbatasan sekolah masing-masing, mereka rela berkorban dan berjuang dengan segala daya dan upaya untuk mengkampanyekan perilaku hidup bersih dengan cuci tangan untuk ikut memeriahkan hari cuci tangan sedunia yang dirayakan setiap tanggal 15 Oktober di beberapa wilayah, nasional dan bahkan negara-negara dibelahan dunia.

Melalui Program Gerakan 21 Hari Cuci Tangan Pakai Sabun tanpa putus yang mendapat dukungan stimulan atas program Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu branch produk PT.Unilever ini, ke-2 SD negeri tersebut menjadi sorotan perhatian warga lokal, nasional bahkan hingga ke beberapa media asing. Hasil karya kreasi mereka dalam membuktikan hasil temuan Dr. Maxwell Malt dalam sebuah karyanya yang berjudul “Psycho-Cybernetics” yang menyimpulkan bahwa “dibutuhkan minimum 21 hari untuk mengubah perilaku & menjadi kebiasaan sehari-hari hingga dewasa”. Kegiatan kampanye G.21 H CTPS yang awalnya sebagai edukasi dilingkungan sekolah mereka sendiri akhirnya melebar dan meluas keluar masyarakat baik secara aksi nyata maupun melalui media sosial. Secara aksi nyata ke dua SD ini melakukan kampanye keliling kampung, pasar, kelompok masyarakat, bahkan di suatu acara-acar tertentu seperti saat Car Free Day Minggu pagi di sepanjang Jl.Slamet Riyadi Surakarta. Umumnya mereka lakukan kampanye dengan aksi gerak jalan dengan membawa pesan ajakan mencuci tangan yang dikreasikan secara tertulis, gerak & lagu yang diringi alat musik tradisional Jimbe, dan gamelan. Bukan hanya itu ke-dua SD ini juga membawa pesan untuk mencintai dan menjaga lingkungan sekitar dengan mencontohkan memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah kostum yang menarik, indah dan memiliki seni, harga jual & bernilai tinggi. Secara media sosial, mereka mendokumentasikan & mengkampanyekan hasil kegiatan mereka di berbagai media cetak maupun media sosial seperti facebook, twitter, youtube, dan website. berikut ini gambaran aktifitas kampanye mereka yang sempat muncul di sejumlah media asing dan beberapa media sosial. 14159840511804877840Karnaval Perayaan Hari Cuci tangan Sedunia SDN Sabranglor di website globalhandwashingday.org 1416063799736496906SDN Joyotakan Mendunia di website globalhandwashingday.org 1415986365269452020Pak Marsudi Widodo Kepala Sekolah SDN Joyotakan Surakarta di media asing video. indiaeveryday.in 14165425991204867870G21H CTPS SDN Sabranglor di Media Cetak Solopos 14159855602073419170G21H CTPS SDN Sabranglor Surakarta di video.nickcs.com 14164143171295089246 G21H CTPS SDN Sabranglor di Majalah Didik edisi November 2014 1416106535311795237 G21 H CTPS SDN Joyotakan Surakarta di video.nickcs.com 141635854477233860G.21 H SDN Joyotakan di TV Citizen Journalist netcj.co.id 1416410725536863771G21H CTPS SDN joyotakan di media cetak regional Joglosemar 141641123929455443

G21H SDN Joyotakan di Media Cetak Regional Suara Merdeka

Ibu Sulami selaku kepala sekolah SDN Sabranglor mengatakan gerakan ini merupakan temuan ilmiah yang perlu didukung, karena cuci tangan pakai sabun memberikan manfaat yang besar, tetapi sering dianggap sepele oleh kita. Kemudian Pak Marsudi Widodo., S.Pd kepala Sekolah SDN Joyotokan Surakarta menambahkan, ini merupakan bentuk komitmen kami kepada masyarakat dan bangsa sekaligus menerapkan pendidikan karakter pada anak bahwa dalam belajar hidup sehat ataupun yang lain, tidak harus dilakukan disekolah atau dikelas, tetapi interaksi belajar antara guru & murid bisa dimana saja tidak terbatas pada ruang dan waktu dan akan lebih menarik jika bersama masyarakat, karena guru itu pendidik, maka fungsi guru adalah mendidik, mengajak & memberikan contoh, bukan hanya menyampaikan atau mengajarkan, sebagaimana penerapan logo pendidikan kita “Tut Wuri Handayani”. Sebagai pendamping program, secara pribadi saya menilai penghargaan yang terbaik sangat layak buat mereka, karena tidak banyak sosok guru yang mau menyempatkan waktunya diluar jam sekolah, menanggalkan gengsi identitas kepala sekolahnya untuk turun aksi gerak jalan memberikan contoh dan dukungan moral maupun fasilitas untuk anak didiknya dan masyarakat. Sosok seperti mereka inilah yang seharusnya menjadi pahlawan pendidikan ditengah-tengah probelamatika pendidikan dan guru di negeri ini. Saat sekolah lain sibuk-sibuknya mengikuti pendidikan dan pelatihan sekaligus mempersiapkan kurikulum pendidikan yang baru, ke dua sekolah ini masih tetap bisa menyempatkan melakukan sosialisasi G21 H CTPS dengan berbagai kreasi dan inovasi mereka ke masyarakat luas secara konsisten dan tetap semangat sejak program CSR ini diluncurkan di kota Surakarta bersama kota kota terpilih lain di Indonesia awal agustus 2014 lalu hingga saat ini, yang menurut analisis saya hal ini merupakan hal yang tidak biasa & tidak mudah. Kita doakan semoga mereka menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Amin.

Salam Sehat….!
Salam Juang Blogger untuk Indonesiaku yang lebih sehat…!

Artikel ini juga ada di http://edukasi.kompasiana.com/2014/11/14/gerakan-cuci-tangan-2-sd-di-solo-mendunia-691510.html

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Dinamika Politik Harus Membangun Kesehatan Bangsa

Refleksi Pencalonan Wakil Rakyat RI 2014-2019 (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR, & DPRD, Camat & Kepala Desa)
By :Agus Samsudrajat S

garuda
Secara umum, politik kesehatan itu sendiri merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terkait permasalahan kesehatan. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan bertujuan pada  kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam realisasi di lapangan justru selalu ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan. Hal ini akibat  dinamika politik berkembang dengan berbagai cara demi kepentingan satu pihak saja.  Tampaknya dinamika politik hingga tahun 2013 ini justru malah membawa bangsa ini semakin mengesampingkan masalah kesehatan, yang seharusnya menjadi modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Berbicara mengenai politik kesehatan di Indonesia tentu tidak bisa terlepas akan adanya kepentingan dan perkembangan politik di setiap daerah maupun proses kepemimpinan di daerah itu sendiri. Secara umum perkembangan politik yang membangun kesehatan bangsa di daerah akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pusat, daerah maupun pemimpin di sektor kesehatan suatu wilayah selain permasalahan anggaran.

Sebuah contoh catatan politik yang mungkin bisa disebut sebagai upaya politik dalam membangun bangsa melalui sektor kesehatan ialah berubahnya sistem sentralistik menuju desentralisasi. Di Indonesia sendiri desentralisasi dimulai pasca reformasi sekitar tahun 1999-2000, yang kini tercatat dalam sejarah penting dan ikut mewarnai dunia perpolitikan Indonesia khususnya bidang kesehatan. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa angin baru bagi pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentalisasi kesehatan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerahnya. Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja sama lintas sektor, dan berbagai faktor lainnya yang terkait dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya.

Tahun 2004 juga telah dilakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Di dalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Baru setelah itu muncul UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai aturan dasar bidang kesehatan di Indonesia.

Politisasi Anggaran Kesehatan

Jika kita cermati bersama dari sisi politik anggaran kesehatan, komitmen pemerintah daerah di Indonesia dibanding negara lain masih jauh ketinggalan. Hal ini terlihat dari alokasi untuk kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), secara umum Indonesia paling rendah dari beberapa negara lain yaitu hanya 2-3 %. Sedangkan Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. Padahal dalam UU No.36 tentang Kesehatan, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktanya politik anggaran kesehatan hingga tahun ini belum terealisasi sesuai minimal anggaran kesehatan dan hal inilah yang terlihat bahwa politik Indonesia selama ini belum membangun kesehatan. Sebelumnya, Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa untuk tahun 2014, pagu indikatif Kemenkes sebesar Rp 24,67 triliun. Itu berarti menurun cukup signifikan, hampir mencapai 30 persen dibandingkan tahun 2013. Kepada siapa lagi mau berharap jika di saat isu BBM naik justru malah anggaran kesehatan bangsa kita semakin anjlok. Kini rakyat semakin jauh  dari mimpi dimana visi Indonesia Sehat akan tercapai dengan anggaran yang semakin menurun dari tahun sebelumnya. Terlebih di saat harga Bahan Bakar Minyak dan kebutuhan lainya meningkat.

Politisasi Undang-Undang dan Kebijakan Kesehatan

Selama ini arah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masih mengutamakan tenaga kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2010-2024, dimana upaya kuratif semakin dikurangi dan upaya promotif dan preventif semakin ditingkatkan. Faktanya justru kebutuhan tenaga perawat dan  dokter yang merupakan tenaga penunjang saat sakit lebih diutamakan pemerintah dibandingkan tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat yang bertugas menyelamatkan yang sehat supaya tidak sakit.

Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah daerah dan pusat memang belum berpihak pada program kesehatan yang telah direncanakan. Minimnya anggaran kesehatan tersebut tentu akan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita, penyakit menular, penyakit kronik atau tidak menular, yang secara global akan berdampak kepada menurunya kesehatan masyarakat, produktifitas manusia, dan angka harapan hidup, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, yang dampaknya justru akan merugikan negara secara sistemik.

Permasalahan yang terjadi selama ini, telah banyak dilakukan pergantian pemimpin,  tetapi permasalahan kesehatan ibarat jalan ditempat. Padahal sebagian permasalahan kesehatan  justru malah makin meluas dan komplek. Selain hal itu, tidak sedikit pula dalam setiap pergantian pemimpin daerah yang baru maka muncul pula program baru yang justru kurang mendukung program-program periode kepemimpinan sebelumnya. Akibatnya fokus penyelesaian masalah kesehatan di daerah tidak berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika penulis analogikan secara sederhana, bahwa sehat memang bukan segalanya, tetapi jika kita tidak sehat, maka segalanya akan sia-sia. Oleh karena itu dinamika politik tahun 2014 yang harus dipersiapkan sejak tahun 2013 ini melalui pencalonan presiden, gubernur/walikota, anggota DPR dan DPRD haruslah diorientasikan untuk membangun kesehatan bangsa. Sistem kesehatan bangsa dan daerah yang mudah, efektif dan efisien harus menjadi pondasi  sekaligus ujung tombak negara. Hal ini menjadi sangat penting jika pendapatan daerah dan negara ingin meningkat, begitu pula kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih menjadi tujuan utama bangsa, sesuai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Semoga para calon wakil rakyat periode 2014-2019 benar-benar meniatkan diri semata-mata bukan hanya karena harta, tahta ataupun wanita, tetapi karena panggilan jiwa atau panggilan rakyat yang benar-benar membutuhkan pemimpin/wakil rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Salam Sehat dan sukses selalu.

Sekian & Terimakasih.

Artikel ini juga dipublikasikan oleh PCIM Rusia di http://pcim-rusia.org/dinamika-politik-harus-membangun-kesehatan-bangsa/

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar