Menakar Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Kedepan Berparadigma Sehat atau Sakit?

IPKM 2007 vs IPKM 2013

SUDAH bukan hal yang baru jika pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pokok yang harus terpenuhi oleh setiap manusia selain kebutuhan pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan itu bahkan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi pihak swasta, individu atau masyarakat. Sudah banyak regulasi dan kebijakan yang secara tegas menyatakan kesehatan merupakan agenda wajib pemerintah bersama masyarakat bahkan sampai ke level terendah dalam pemerintahan. Sehingga pembangunan kesehatan menjadi sebuah hal yang cukup “seksi”untuk dijadikan bahan “mainan” baik bagi pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat.

…………………………………………..

Jika kita Ingat konsep paradigma sehat yang artinya lebih mementingkan upaya menjaga atau memeliharan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan dengan melayani kesehatan masyarakat supaya tidak jatuh sakit seakan masih jauh dari harapan. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan dan indikator kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah saat ini. Ketika diskusi langsung bersama penggagas paradigma sehat prof.Does Sampoerno, September 2015 di Jakarta lalu sebelum beliau wafat, secara umum beliau menilai “Indonesia belum memperlihatkan sebuah wujud nyata paradigma sehat, meskipun wacana yang digaungkan adalah paradigma sehat tetapi implementasinya masih cenderung berparadigma sakit atau lebih fokus kepada pelayanan kelompok yang sakit dari pada kelompok yang sehat”.

Sudah selayaknya penilaian dari sang penggagas kebijakan Indonesia Sehat atau paradigma sehat ini menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, masyarakat terlebih Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang juga Prof.Does Sampoerno telah lahirkan di Indonesia untuk menjaga kesehatan masyarakat sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat. Prof.Azrul Azwar dalam bukunya pengantar administrasi kesehatan menyatakan pelayanan kesehatan masyarakat itu sebaiknya mendapatkan dukungan undang-undang, dijamin dan ditanggung oleh Pemerintah. Pelayanan kesehatan masyarakat itu berbeda dengan pelayanan kedokteran baik pelaksana, sasaran, ranah tugas, tanggung jawab maupun kewenangnya”.
…………………………………………
……..Selengkapnya bisa dibaca di link PontianakPos.com (Opini Pontianakpost.com 2 Juli 2016)

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Pentingnya Peran SKM untuk Negeri

Kliping PERSAKMI Pentingnya Peran SKM untuk Negeri
LAHIRNYA Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Indonesia seakan menjadi nafas baru bahkan inspirasi bagi dunia akan kebuntuan masalah kesehatan melalui inovasi tenaga Kesehatan mewujudkan cita cita bangsa melalui paradigma sehat. Fokus paradigma sehat sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (2015-2024) adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Promotif merupakah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan (menjaga/mengupayakan untuk tetap atau kembali hidup sehat). Sedangkan preventif merupakan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Hal tersebut menjadi salah satu dasar SKM dilahirkan sebagai tenaga kesehatan khusus yang fokus utamanya upaya promotif dan preventif. Sedikitnya 4 tahun SKM dibekali ilmu dan seni (praktek belajar langsung di masyarakat) untuk mencegah/memberantas penyakit, meningkatkan efisiensi hidup masyarakat melalui upaya kelompok-kelompok masyarakat terkoordinasi, perbaikan kesehatan lingkungan, dan melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat/perorangan melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga SKM merupakan tenaga khusus yang secara fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Hanya fokus utamanya pada upaya kesehatan masyarakat melalui promotif dan preventif. Berbeda dengan tenaga medis (dokter, perawat, bidan) yang fokus dan fungsi utamanya pada upaya kesehatan perorangan melalui upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan/perbaikan). Media nasional 18 april 2015 lalu pernah meliput seorang dokter puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu, mengatakan bahwa “pihak yang paling tepat menjadi koordinator dalam upaya promotif dan preventif adalah sarjana kesehatan masyarakat (SKM), namun tenaga kesehatan masyarakat belum ada di puskesmas itu”.

Produksi dan peminat SKM saat ini tersebar di berbagai Pulau, Provinsi, Kota bahkan hingga ke pelosok Kabupaten kecil dan perbatasan negeri yang totalnya sudah mencapai lebih dari 170 bahkan mendekati 200 perguruan tinggi. Bayangkan jika tiap tahun 170 kampus meluluskan 100 SKM saja, maka setiap tahun bangsa ini memiliki 17.000 SKM siap pakai. Hal tersebut menjadi bukti sekaligus jawaban awal dan dasar bahwa SKM telah terbukti memiliki posisi dan peran penting di masyarakat dan pelayanan kesehatan. Sangat disayangkan jika potensi besar itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Meskipun sekilas pentingnya posisi dan peran SKM sebagai tenaga kesehatan baru sampai pada tataran niat pengadaan dan produksinya saja.

Kewajiban bangsa dan kita bersama bahwa pentingnya posisi dan peran SKM juga baiknya diimbangi dengan meningkatnya upaya pemberdayaan atau pendayagunaan SKM sebagaimana mestinya yaitu sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Amanah besar dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (SKM) baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi secara adil dan merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2005 baik di daerah tertinggal maupun tidak tertinggal menyimpulkan bahwa belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan (termasuk SKM sebagai tenaga kesmas) presentasi tertinggi ada pada masalah terbatasnya formasi, kemudian masalah dana yang terbatas dan masalah regulasi.

Bahkan dalam laporan kajian perencanaan kebijakan tenaga kesehatan bapenas 2005, sasaran rasio SKM per penduduk mencapai  49 SKM/100.000 penduduk. Hal itu berarti pemerintah memiliki target pada tahun 2010 setiap dua ribu empat puluhan (2.040 an) penduduk minimal ada satu (1) SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Sesuai dengan amanah UU desa bahwa jumlah penduduk untuk Jawa setidaknya paling sedikit 6000 penduduk. Artinya jika pakai target rasio SKM/penduduk yang sama seperti tahun 2010 (49 SKM/100.000 penduduk) dengan batasan wilayah Desa, maka sedikitnya ada tiga (3) SKM yang ditugaskan dalam satu Desa dengan perkiraan 6.120 penduduk. Faktanya beberapa Desa di Jawa ada yang memiliki jumlah penduduk 17.000-19.000 penduduk setiap satu desanya.

Jika satu desa (-+ 6.120 penduduk) memiliki 3 SKM dan diketahui data jumlah desa ada 72.944 desa dan 8.309 kelurahan (permendagri no.18 th 2013). maka setidaknya kebutuhan SKM di Indonesia merupakan hasil penjumlahan total desa dan kelurahan yaitu 72.944+8.309 = 81.253 desa/kelurahan dikali (X) 3 SKM = 243.759 SKM. Dengan demikian jika memakai target rasio SKM 49/100.000, kebutuhan SKM mencapai 243.759 SKM. Perhitungan tersebut didasarkan bahwa seluruh desa dan kelurahan memiliki penduduk yang sama. Faktanya setiap desa dan kelurahan di seluruh indonesia memiliki jumlah penduduk yang berbeda.

Sehingga untuk memenuhi target tersebut disarankan kepada seluruh pihak penentu kebijakan khususnya pemerintah daerah dari level provinsi sampai Desa untuk bisa bersinergi menyesuaikan target rasio SKM/penduduk (49/100.000) disetiap desa dan kelurahan di daerah masing masing (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu desa dan kelurahan.

Apalagi dengan hadirnya UU Desa tahun 2014 menjadi sebuah suntikan harapan dan kekuatan baru bagi Desa untuk menguatkan sistem pembangunan Desa. Amanah UU desa secara jelas dan tegas mengatakan bahwa pembangunan desa bidang kesehatan seperti pengelolaan Pos Kesehatan Masyarakat Desa, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, posyandu dan pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah desa sekaligus menjadi amanah bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keilmuanya, tentu tugas dan peran utama SKM di Desa/Kelurahan adalah fokus pada upaya kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya promotif preventif di desa dan kelurahan. SKM sebagai tenaga kesehatan wajib dan pokok di puskesmas dan pos kesehatan desa atau pos UKM Desa dan kelurahan sebagaimana yang sudah tetapkan di DKI jakarta dan Kabupaten Wonosobo melalui peraturan daerah (perda). Peran SKM di desa dan kelurahan sebagaimana dalam perda yang ada di DKI dan Wonosobo tentang Sistem Kesehatan Daerah, SKM sebagai ahli kesehatan masyarakat dapat berperan mendesain sistem pembangunan desa terutama bidang kesehatan, sebagai pembina dan pendamping pemberdayaan kader kesehatan dan masyarakat, tenaga/ahli surveilans, promosi kesehatan, gizi masyarakat, sanitarian, administrasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Hadirnya Permenkes 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menjadi alternatif rujukan baru terkait target rasio tenaga kesehatan per penduduk. Kebijakan baru tersebut mengubah target yang sebelumnya  tahun 2010 rasio SKM 49/100.000 menjadi 16/100.000 tahun 2019. Kalaupun dihitung-hitung kembali rasio SKM 16/100.000 maka 1 SKM paling tidak untuk 6.250 penduduk. Artinya jika pakai standar minimal dalam UU Desa jumlah desa minimal 6000 an penduduk maka satu desa setidaknya memiliki 1 SKM.

Tetapi kebijakan tahun 2015 tersebut sebaiknya tidak dijadikan alternatif rekomendasi utama, karena khusus untuk SKM target rasio per penduduk kurang sejalan dengan kajian, studi dan referensi nasional maupun internasional bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan (selain pembiayaan) 80% ditentukan oleh tenaga kesehatan baik jenis maupun jumlahnya yang dapat berdampak positif bagi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Justru yang sebaiknya menjadi rekomendasi pertama ialah target rasio SKM adalah 49/100.000. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) tahun 2010 dalam laporan yang berjudul “The World Health Organization 2010 Global Policy Recommendations – Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention” yaitu untuk memberdayakan berbagai jenis tenaga kesehatan di daerah.

Fakta dilapangan antara jenis dan jumlah tenaga kesehatan masih belum seimbang, dan justru beberapa jenis profesi tertentu masih menjadi prioritas. Hal inilah yang perlu dibenahi bersama, karena sejatinya tidak ada tenaga kesehatan yang paling signifikan, dan semua tenaga kesehatan memiliki kontribusinya sesuai bidang keilmuanya. Atas dasar latar belakang tersebut program minimal satu SKM satu Desa/Kelurahan untuk Indonesia Sehat masih harus terus diperjuangkan bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan rencana mulia pembangunan bangsa yang masih tertunda.

*) Team Indonesia Public Health 2.0 – PERSAKMI
(Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia)

 ➡ Dimuat di Pontianakpost.com – 6 April 2016

Sumber : http://persakmi.or.id/headlines/pentingnya-peran-skm-untuk-negeri-oleh-agus-samsudrajat-skm/

Terlampir tulisan ilmiah Prof.Does Sampoerno (Direktur 5 FKM Pertama di Indonesia & Penggagas Paradigma sehat Program Indonesia Sehat 2010), tentang kenapa harus ada SKM dan apa perbedaan SKM dengan tenaga kesehatan lain, selengkapnya bisa dilihat disini.

Semoga bermanfaat.

Dipublikasi di Artikel, Kesehatan Masyarakat | Meninggalkan komentar

Gugus Opini Kesehatan Masyarakat Jilid 2

GO KM 2 di KL malaysia

 Buku Gugus Opini Kesmas Jilid 2, Telah sampai di Kuala Lumpur Malaysia Kiriman Foto dari Rizqiyani (Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) 

Sebagai kelanjutan seri sebelumnya, kali ini PERSAKMI bekerja sama dengan Health Advocacy menerbitkan buku yang ke-2;

“GUGUS OPINI KESEHATAN MASYARAKAT #2”

Gugus Opini Kesehatan Masyarakat 2==== “Semua penulis buku ini memiliki latar belakang pendidikan  S1 yang sama yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), dengan latar belakang pekerjaan yang tidak sama.  Bukan hanya itu pengalaman dibidang kesehatan masyarakat mereka yang berbeda juga turut memberikan warna yang menarik. Mulai dari berbagai karya dan prestasi penulis di tingkat Lokal, Nasional hingga Penulis yang sudah menempuh study di berbagai negara (luar negeri) hingga dipercaya untuk bertugas di kancah INTERNASIONAL” ===.

            Penulis yang berasal dari berbagai penjuru daerah negeri yang berbeda ini menjadi daya tarik pembaca, penggiat, pejuang atau pemerhati di bidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat baik kalangan masyarakat umum, pegawai pemerintahan, pejabat daerah/negara, akademisi (dosen, peneliti/mahasiswa) bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan masyarakat (mahasiswa kesehatan masyarakat calon SKM maupun yang sudah SKM dimanapun anda berada).

Menariknya bukan hanya mengupas masalah dan solusi kesehatan masyarakat tetapi juga bagaimana mengupas paradigma masalah tenaga kesehatan khususnya SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat untuk memantapkan jati dirinya menjadi salah satu tenaga strategis di bidang kesehatan yang handal dan profesional.

“Buku yang disusun sebagai bunga rampai gugus opini ini mencoba menyampaikan alternatif pemikiran dan urun rembug terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam ranah kesehatan di republik ini. Uraian yang terkadang tidak melulu dalam sudut pandang kesehatan, tetapi lebih kepada pendekatan yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih sistemik, atau justru terkadang nyleneh, di luar arus pemikiran mainstream yang sudah ada sebelumnya.”

Buku setebal 214 halaman ini dicetak ekseklusif dengan sampul hard cover. Buku dibanderol Rp. 80.000,-, belum termasuk ongkos kirim.

Untuk pemesanan/pre order bisa menghubungi:
– Astri Aprilia, SKM (081914847319 dan 089637781132)
– Kusyogo Cahyo., SKM., M.Kes (08122833901)
Kantor Sekretariat Promkes FKM Undip Semarang.

Semoga Bermanfaat & Salam Juang Sehat.

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Gara-Gara Cuci Tangan Dua Sekolah Dasar di Solo Mendunia

Gara-Gara Cuci Tangan Dua Sekolah Dasar di Solo Mendunia

By ; Agus Samsudrajat S

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sabranglor No.78 Jebres dan Joyotakan No.59 Serengan Kota Surakarta alias Solo Jawa Tengah memang patut diacungi empat jempol, inpirasi, maupun teladan bagi sekolah lain dinegeri ini, masyarakat, bahkan para pemerhati dan penggiat kesehatan masyarakat khususnya kelompok pendidikan. Semangat juang mereka dalam berkreasi mengkampanyekan gerakan 21 hari cuci tangan tanpa putus (G.21H CTPS) akhirnya membuahkan prestasi. Prestasi itu diantaranya ialah SDN Sabranglor dinobatkan menjadi kandidat sekolah terbaik nasional setelah diumumkan sebagai kategori sekolah terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Hal serupa juga dialami Pak Marsudi Widodo., S.Pd selaku kepala sekolah SDN Joyotakan dinobatkan sebagai guru terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah & selanjutnya akan menjadi kandidat guru terbaik nasional untuk program G.21H CTPS, yang dipersempahkan oleh Lembaga Swadaya Masyakarat Persada & PT Unilever. Uniknya Meskipun mereka belum mengetahui akan adanya informasi hadiah baik jenis maupun jumlah, dengan berbagai keterbatasan sekolah masing-masing, mereka rela berkorban dan berjuang dengan segala daya dan upaya untuk mengkampanyekan perilaku hidup bersih dengan cuci tangan untuk ikut memeriahkan hari cuci tangan sedunia yang dirayakan setiap tanggal 15 Oktober di beberapa wilayah, nasional dan bahkan negara-negara dibelahan dunia.

Melalui Program Gerakan 21 Hari Cuci Tangan Pakai Sabun tanpa putus yang mendapat dukungan stimulan atas program Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu branch produk PT.Unilever ini, ke-2 SD negeri tersebut menjadi sorotan perhatian warga lokal, nasional bahkan hingga ke beberapa media asing. Hasil karya kreasi mereka dalam membuktikan hasil temuan Dr. Maxwell Malt dalam sebuah karyanya yang berjudul “Psycho-Cybernetics” yang menyimpulkan bahwa “dibutuhkan minimum 21 hari untuk mengubah perilaku & menjadi kebiasaan sehari-hari hingga dewasa”. Kegiatan kampanye G.21 H CTPS yang awalnya sebagai edukasi dilingkungan sekolah mereka sendiri akhirnya melebar dan meluas keluar masyarakat baik secara aksi nyata maupun melalui media sosial. Secara aksi nyata ke dua SD ini melakukan kampanye keliling kampung, pasar, kelompok masyarakat, bahkan di suatu acara-acar tertentu seperti saat Car Free Day Minggu pagi di sepanjang Jl.Slamet Riyadi Surakarta. Umumnya mereka lakukan kampanye dengan aksi gerak jalan dengan membawa pesan ajakan mencuci tangan yang dikreasikan secara tertulis, gerak & lagu yang diringi alat musik tradisional Jimbe, dan gamelan. Bukan hanya itu ke-dua SD ini juga membawa pesan untuk mencintai dan menjaga lingkungan sekitar dengan mencontohkan memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah kostum yang menarik, indah dan memiliki seni, harga jual & bernilai tinggi. Secara media sosial, mereka mendokumentasikan & mengkampanyekan hasil kegiatan mereka di berbagai media cetak maupun media sosial seperti facebook, twitter, youtube, dan website. berikut ini gambaran aktifitas kampanye mereka yang sempat muncul di sejumlah media asing dan beberapa media sosial. 14159840511804877840Karnaval Perayaan Hari Cuci tangan Sedunia SDN Sabranglor di website globalhandwashingday.org 1416063799736496906SDN Joyotakan Mendunia di website globalhandwashingday.org 1415986365269452020Pak Marsudi Widodo Kepala Sekolah SDN Joyotakan Surakarta di media asing video. indiaeveryday.in 14165425991204867870G21H CTPS SDN Sabranglor di Media Cetak Solopos 14159855602073419170G21H CTPS SDN Sabranglor Surakarta di video.nickcs.com 14164143171295089246 G21H CTPS SDN Sabranglor di Majalah Didik edisi November 2014 1416106535311795237 G21 H CTPS SDN Joyotakan Surakarta di video.nickcs.com 141635854477233860G.21 H SDN Joyotakan di TV Citizen Journalist netcj.co.id 1416410725536863771G21H CTPS SDN joyotakan di media cetak regional Joglosemar 141641123929455443

G21H SDN Joyotakan di Media Cetak Regional Suara Merdeka

Ibu Sulami selaku kepala sekolah SDN Sabranglor mengatakan gerakan ini merupakan temuan ilmiah yang perlu didukung, karena cuci tangan pakai sabun memberikan manfaat yang besar, tetapi sering dianggap sepele oleh kita. Kemudian Pak Marsudi Widodo., S.Pd kepala Sekolah SDN Joyotokan Surakarta menambahkan, ini merupakan bentuk komitmen kami kepada masyarakat dan bangsa sekaligus menerapkan pendidikan karakter pada anak bahwa dalam belajar hidup sehat ataupun yang lain, tidak harus dilakukan disekolah atau dikelas, tetapi interaksi belajar antara guru & murid bisa dimana saja tidak terbatas pada ruang dan waktu dan akan lebih menarik jika bersama masyarakat, karena guru itu pendidik, maka fungsi guru adalah mendidik, mengajak & memberikan contoh, bukan hanya menyampaikan atau mengajarkan, sebagaimana penerapan logo pendidikan kita “Tut Wuri Handayani”. Sebagai pendamping program, secara pribadi saya menilai penghargaan yang terbaik sangat layak buat mereka, karena tidak banyak sosok guru yang mau menyempatkan waktunya diluar jam sekolah, menanggalkan gengsi identitas kepala sekolahnya untuk turun aksi gerak jalan memberikan contoh dan dukungan moral maupun fasilitas untuk anak didiknya dan masyarakat. Sosok seperti mereka inilah yang seharusnya menjadi pahlawan pendidikan ditengah-tengah probelamatika pendidikan dan guru di negeri ini. Saat sekolah lain sibuk-sibuknya mengikuti pendidikan dan pelatihan sekaligus mempersiapkan kurikulum pendidikan yang baru, ke dua sekolah ini masih tetap bisa menyempatkan melakukan sosialisasi G21 H CTPS dengan berbagai kreasi dan inovasi mereka ke masyarakat luas secara konsisten dan tetap semangat sejak program CSR ini diluncurkan di kota Surakarta bersama kota kota terpilih lain di Indonesia awal agustus 2014 lalu hingga saat ini, yang menurut analisis saya hal ini merupakan hal yang tidak biasa & tidak mudah. Kita doakan semoga mereka menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Amin.

Salam Sehat….!
Salam Juang Blogger untuk Indonesiaku yang lebih sehat…!

Artikel ini juga ada di http://edukasi.kompasiana.com/2014/11/14/gerakan-cuci-tangan-2-sd-di-solo-mendunia-691510.html

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Dinamika Politik Harus Membangun Kesehatan Bangsa

Refleksi Pencalonan Wakil Rakyat RI 2014-2019 (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR, & DPRD, Camat & Kepala Desa)
By :Agus Samsudrajat S

garuda
Secara umum, politik kesehatan itu sendiri merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terkait permasalahan kesehatan. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan bertujuan pada  kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam realisasi di lapangan justru selalu ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan. Hal ini akibat  dinamika politik berkembang dengan berbagai cara demi kepentingan satu pihak saja.  Tampaknya dinamika politik hingga tahun 2013 ini justru malah membawa bangsa ini semakin mengesampingkan masalah kesehatan, yang seharusnya menjadi modal dasar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Berbicara mengenai politik kesehatan di Indonesia tentu tidak bisa terlepas akan adanya kepentingan dan perkembangan politik di setiap daerah maupun proses kepemimpinan di daerah itu sendiri. Secara umum perkembangan politik yang membangun kesehatan bangsa di daerah akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pusat, daerah maupun pemimpin di sektor kesehatan suatu wilayah selain permasalahan anggaran.

Sebuah contoh catatan politik yang mungkin bisa disebut sebagai upaya politik dalam membangun bangsa melalui sektor kesehatan ialah berubahnya sistem sentralistik menuju desentralisasi. Di Indonesia sendiri desentralisasi dimulai pasca reformasi sekitar tahun 1999-2000, yang kini tercatat dalam sejarah penting dan ikut mewarnai dunia perpolitikan Indonesia khususnya bidang kesehatan. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa angin baru bagi pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentalisasi kesehatan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerahnya. Dalam prosesnya, pemerintah daerah sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu dukungan pembiayaan, kerja sama lintas sektor, dan berbagai faktor lainnya yang terkait dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya.

Tahun 2004 juga telah dilakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Di dalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Baru setelah itu muncul UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai aturan dasar bidang kesehatan di Indonesia.

Politisasi Anggaran Kesehatan

Jika kita cermati bersama dari sisi politik anggaran kesehatan, komitmen pemerintah daerah di Indonesia dibanding negara lain masih jauh ketinggalan. Hal ini terlihat dari alokasi untuk kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), secara umum Indonesia paling rendah dari beberapa negara lain yaitu hanya 2-3 %. Sedangkan Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. Padahal dalam UU No.36 tentang Kesehatan, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktanya politik anggaran kesehatan hingga tahun ini belum terealisasi sesuai minimal anggaran kesehatan dan hal inilah yang terlihat bahwa politik Indonesia selama ini belum membangun kesehatan. Sebelumnya, Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa untuk tahun 2014, pagu indikatif Kemenkes sebesar Rp 24,67 triliun. Itu berarti menurun cukup signifikan, hampir mencapai 30 persen dibandingkan tahun 2013. Kepada siapa lagi mau berharap jika di saat isu BBM naik justru malah anggaran kesehatan bangsa kita semakin anjlok. Kini rakyat semakin jauh  dari mimpi dimana visi Indonesia Sehat akan tercapai dengan anggaran yang semakin menurun dari tahun sebelumnya. Terlebih di saat harga Bahan Bakar Minyak dan kebutuhan lainya meningkat.

Politisasi Undang-Undang dan Kebijakan Kesehatan

Selama ini arah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masih mengutamakan tenaga kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2010-2024, dimana upaya kuratif semakin dikurangi dan upaya promotif dan preventif semakin ditingkatkan. Faktanya justru kebutuhan tenaga perawat dan  dokter yang merupakan tenaga penunjang saat sakit lebih diutamakan pemerintah dibandingkan tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat yang bertugas menyelamatkan yang sehat supaya tidak sakit.

Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah daerah dan pusat memang belum berpihak pada program kesehatan yang telah direncanakan. Minimnya anggaran kesehatan tersebut tentu akan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita, penyakit menular, penyakit kronik atau tidak menular, yang secara global akan berdampak kepada menurunya kesehatan masyarakat, produktifitas manusia, dan angka harapan hidup, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, yang dampaknya justru akan merugikan negara secara sistemik.

Permasalahan yang terjadi selama ini, telah banyak dilakukan pergantian pemimpin,  tetapi permasalahan kesehatan ibarat jalan ditempat. Padahal sebagian permasalahan kesehatan  justru malah makin meluas dan komplek. Selain hal itu, tidak sedikit pula dalam setiap pergantian pemimpin daerah yang baru maka muncul pula program baru yang justru kurang mendukung program-program periode kepemimpinan sebelumnya. Akibatnya fokus penyelesaian masalah kesehatan di daerah tidak berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika penulis analogikan secara sederhana, bahwa sehat memang bukan segalanya, tetapi jika kita tidak sehat, maka segalanya akan sia-sia. Oleh karena itu dinamika politik tahun 2014 yang harus dipersiapkan sejak tahun 2013 ini melalui pencalonan presiden, gubernur/walikota, anggota DPR dan DPRD haruslah diorientasikan untuk membangun kesehatan bangsa. Sistem kesehatan bangsa dan daerah yang mudah, efektif dan efisien harus menjadi pondasi  sekaligus ujung tombak negara. Hal ini menjadi sangat penting jika pendapatan daerah dan negara ingin meningkat, begitu pula kesejahteraan dan kemakmuran rakyat masih menjadi tujuan utama bangsa, sesuai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Semoga para calon wakil rakyat periode 2014-2019 benar-benar meniatkan diri semata-mata bukan hanya karena harta, tahta ataupun wanita, tetapi karena panggilan jiwa atau panggilan rakyat yang benar-benar membutuhkan pemimpin/wakil rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Salam Sehat dan sukses selalu.

Sekian & Terimakasih.

Artikel ini juga dipublikasikan oleh PCIM Rusia di http://pcim-rusia.org/dinamika-politik-harus-membangun-kesehatan-bangsa/

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

POTRET INDONESIA 2014 Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas

POTRET INDONESIA 2014


Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas

Oleh : Agus Samsudrajat S

A.      Latar Belakang

            Kesehatan dan pendidikan merupakan pilar suatu negara dalam menentukan kemajuan dan kesejahteraan.  Pendidikan menjamin tersedianya SDM (sumber daya manusia) yang profesional, beriman dan bertaqwa, bermoral dan berakhlak mulia, namun tanpa didukung kesehatan yang baik maka tidak akan tercipta SDM sebagaimana dimaksud tersebut. Pelayanan kesehatan saat ini merupakan kebutuhan utama dalam mempersiapkan masyarakat yang produktif berhasil guna dan berdaya guna sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Indonesia dengan 230 juta penduduk memerlukan sarana pelayanan kesehatan yang profesional. Pelayanan kesehatan konvensional yang ada belum dapat menjangkau bagian terbesar dari penduduk tersebut, karenanya perlu dipersiapkan pola pelayanan kesehatan yang efektif, aman, mudah, murah. (http://holisticindonesia.com)

            Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu “penyesuaian” terhadap SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 1982. Didalam dokumen dikatakan bahwa SKN didefinisikan sebagai  suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. (Depkes RI, 2004; www.manajamenkesehatan.net, 2013)

            Konsep holistik semakin mundur sepanjang abad 20 ketika konvensional barat mengalami kemajuan yang sangat berarti dalam dunia medis. Para dokter dan praktisi kesehatan semakin fokus untuk melihat tubuh sebagai bagian-bagian kecil, dan ditunjang dengan perkembangan obat-obat kimia yang sangat menakjubkan. Berbagai macam  mikroorganisme ditemukan sebagai penyebab timbulnya penyakit sehingga obat-obat kimia dicetak sebagai penyerbu dan pembunuh mikroorganisme tersebut. Masyarakatpun semakin jauh meninggalkan konsep holistik karena hampir semua keluhan sakit dapat dihilangkan secara instant oleh obat-obatan kimia. Dampak yang terjadi adalah tubuh dibuat sangat manja oleh obat, dan tubuh relatif jarang diberikan kesempatan untuk bekerja menyembuhkan sendiri.

            Konsep holistik kembali muncul ke permukaan ketika para dokter mengalami kebuntuan dalam mengelola pasien-pasien dengan penyakit kronis, penyakit-penyakit yang divonis hanya bertahan beberapa lama, penyakit-penyakit kanker stadium terminal, dan efek samping dari obat-obatan kimia yang semakin lama semakin membuat pusing. Obat kimia yang sangat ampuh untuk menghilangkan gejala-gejala penyakit ternyata mempunyai kehebatan yang hampir sama dalam menimbulkan kerusakan dalam tubuh. Saat itulah dokter dan praktisi kesehatan di seluruh dunia mulai kembali memikirkan suatu konsep pengobatan secara alami dan menyeluruh dengan harapan tercapai kesembuhan yang sesungguhnya, bukan sekedar meredam gejala penyakit dan  tidak merasa sakit tetapi didalam tubuh penyakit berakumulasi sehingga menimbulkan penyakit yang lebih mengerikan lagi.

            Menurut Peraturan Presiden No.72 tahun 2012, dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.  Sedangkan sehat menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

            Di negara India dan Cina, sejak dahulu selalu menekankan bahwa keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di dalam hidup adalah suatu jalan menuju kepada kondisi kesehatan. Socrates  selalu mengingatkan agar kita tidak memandang tubuh hanya bagian perbagian. Karena satu bagian tubuh akan sungguh dalam kondisi yang betul-betul baik apabila bagian tubuh yang lain juga baik. Jan Christian Smuts pada tahun 1926 kembali mengenalkan istilah holistik dalam dunia medis, tetapi kemudian holistik hanya sekedar menjadi sebuah kata tanpa aplikasi yang berarti.

           Konsep kedokteran konvensional yang selama ini kita kenal, semakin lama semakin jauh dari usaha mencapai standar sehat yang menyeluruh. Pabrik-pabrik farmasi berlomba memproduksi obat-obatan sintesa kimia yang lebih ditujukan kepada menghilangkan gejala penyakit dan bukan pada penyebabnya. Ini disebabkan permintaan pasar (konsumen) yang menghendaki obat-obat yang instan. Konsep kesehatan telah ditakhlukkan oleh permintaan pasar yang keliru. Kesehatan adalah aset hidup yang harus dijaga dan dipertahankan. Hampir setiap orang akan berusaha semampunya untuk menjaga kesehatan tubuhnya tetap prima, karena tubuh adalah titipan Tuhan YME dan menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaganya (www.holisticindoensia.com).

1.    Masalah Pembiayaan dan Regulasi

            Dalam situs manajemenkesehatan.net yang mencuplik berita dari suarapembaharuan.com, mengatakan bahwa para pakar menilai komitmen pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini terlihat baik dari sisi politik anggaran maupun regulasi yang belum pro terhadap kesehatan masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, pakar kesehatan dari Universitas Hassanudin Prof. Razak Thaha dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainal Abidin dan pendiri Maarif Institute Ahmad Safii Maarif menilai pergantian pimpinan/penguasa terus terjadi, namun masalah kesehatan tetap berjalan di tempat.

            Sudaryatmo mengatakan, dari sisi politik anggaran kesehatan dan pendidikan, komitmen pemerintah Indonesia dibanding negara lain masih ketinggalan. Ini terlihat dari alokasi untuk pendidikan dan kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), Indonesia paling rendah dari negara lain yaitu 2%. Sedangkan Kamboja 4%, Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%. “Jadi dari sisi politik anggaran pemerintah memang belum berpihak pada isu kesehatan dan pendidikan. Minimnya anggaran kesehatan menimbulkan banyak persoalan seperti kematian ibu dan balita karena kurang mendapatkan dukungan memadai,” kata Sudaryatmo pada acara refleksi setahun menjelang Pilpres 2014 yang digalar IDI di Jakarta, Senin 14 Januari 2013. Hadir pula Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (www.manajamenkesehatan.net, 2013; www.suarapembaharuan.com, 2013)

            Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan minimal 5 % dari APBN di luar gaji. Anggaran kesehatan tahun 2012 baru sekitar 1,9 persen dari RAPBN 2013 dan 0,4 % terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah persentase belanja kesehatan terhadap PDB negara, seperti Thailand 2,7 %, Malaysia 1,9 %, dan Filipina 1,3 %. (www.kompas.com, 2013)

2.    Masalah Pelayanan Kesehatan

                        Sistem pelayanan di Indonesia belum menjangkau dan berpihak kepada rakyat yang membutuhkan, hal ini penulis ungkapkan atas dasar beberapa fakta dilapangan yang berhasil diliput media massa. Fakta itu antara lain berita di Sulewesi mengatakan bahwa ada pasien yang meninggal karena ditinggal dokter berlibur akhir tahun dan perawat yang bertugas di RS saat itu tidak berani ambil keputusan (www.tribunnews.com, 2013). Selain itu di wilayah Solo pelayanan Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tutup pada hari libur Natal karena cuti bersama (http://edisicetak.joglosemar.co 2011) dan bukan hanya itu, masyarakat banyak mengeluh dengan pelayanan puskesmas yang hanya 6 hari kerja dan hanya bisa melayani sampai siang hari (www.aceh.tribunnews.com, 2012).

                        Bukti lain masalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) adalah kasus bayi kembar lahir prematur yang bernama Dera, meninggal setelah ditolak 10 RS, berikut pernyataan Ayah Dera kepada media “Kalau ditolak hampir 10 rumah sakit, kita sudah kasih surat itu dibilang fasilitasnya tidak ada sudah penuh. Ada juga yang bilang tidak ada bidannya,” ujar Eliyas, ayah Dera saat ditemui di kediamannya di Jalan Jatipadang Baru RT 14/6, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 18/2/2013. (www.tribunnews.com, 2013) dan Ayahnya juga mengatakan diantara 10 Rumah Sakit yang dikunjunginya ada pihak RS yg meminta uang muka Rp 10 juta. (www.tempo.co, 2013).

3.    Masalah Sumber Daya Kesehatan

       Kualitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dimulai dari lembaga Institusi pendidikan tenaga kesehatan, seberapa jauh kuantitas dan kualitas yang ada. Saat ini masih terlihat bahwa banyak institusi pendidikan kesehatan yang belum memenuhi standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data HPEQ (Health Professional Education Quality) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2253 program studi dari 7 profesi  kesehatan, baru sekitar 50 % program studi yang telah terakreditasi. Pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terencana sesuai dengan standar mutu dapat berdampak terhadap tidak terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan. Berikut daftar tabel jumlah Institusi Pendidikan (Program Studi) Tenaga Kesehatan Yang Telah Terakreditasi Tahun 2012.

Tabel 1 : Tabel Status Akreditasi Institusi Kesehatan Berdasarkan Indikator Masih Berlaku, Kadaluarsa, dan Belum Terakreditasi Tahun 2012

No

Bidang Kesehatan

Masih Berlaku

Kadaluarsa

Belum Terakreditasi

Total

1

 Kedokteran

63

25

251

339

2

 Kedokteran Gigi

15

8

37

60

3

 Keperawatan

457

44

252

753

4

 Kebidanan

454

15

259

728

5

 Kesehatan masyarakat

101

15

60

176

6

 Farmasi

79

7

67

153

7

 Gizi

12

4

28

44

Jumlah Total

1181

118

954

2253

     Sumber : http://hpeq.dikti.go.id/, 18 Maret 2013

            Selain banyaknya masalah produksi dan kualitas SDMK, masalah lain yang juga memiliki peran besar dalam menghambat pembangunan kesehatan adalah masih sangat kurangnya distribusi tenaga kesehatan disetiap instansi kesehatan pemerintah maupun swasta. Sehingga persolaan kesehatan yang semakin komplek tidak tertangani dengan baik. Berikut ini dapat penulis gambarkan sebagian rencana kebutuhan dan kekurangan tenaga kesehatan oleh Kementerian Kesehatan beserta tim pada intansi Puskesmas.

       Tabel 2 : Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tahun 2014, 2019 dan 2025

Kebutuhan Nakes 2014-2025Sumber : Rencana pengembangan tenaga kesehatan  2011 – 2025, Kemenkes RI, Ghwa, & Giz, 2011.

                 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka penulis mencoba menawarkan sebuah rekomendasi konsep reformasi sistem kesehatan melalui pengembangan konsep kesehatan holistik sebagai pelayan masyarakat universal, menjangkau, aman, nyaman dan profesional menuju pembangunan kesehatan yang berkualitas.

B.       Rekomendasi

Berdasakan pokok permasalahan tersebut, penulis mencoba menawarkan sebuah rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat, dan dunia.

1.         Rekomendasi untuk Pemerintah

a.    Pembiayaan kesehatan baik pusat maupun daerah harus di tingkatkan hingga mencapai minimal 5 persen dari pendapatan negara dan daerah di luar gaji pegawai, sesuai UU No.36 tahun 2009 sebagai bentuk komitmen pemerintah atas kesejahteraan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara yang kurang perlu.

b.    Pembiayaan kesehatan sebagai jaminan seluruh warga negara tanpa terkecuali (terutama bagi warga kelas menengah kebawah) termasuk pendatang/warga asing yang berada di negara Indonesia sebaiknya bukan hanya dari asuransi tapi anggaranya juga dijamin dari pajak, sebagaimana sistem kesehatan yang sudah berjalan di Inggris melalui National Health System (NHS). Selain itu pemerintah harus mengatur harga layanan kesehatan seperti di Rumah Sakit disetiap wilayah dan daerah, termasuk harga obat-obatan, sesuai ketrjangkauan masyarakat.

c.    Regulasi kesehatan indonesia belum berpihak kepada rakyat yang membutuhkan, hal ini terlihat bahwa instansi kesehatan hanya menunggu pasien yang aktif, kemudian untuk puskesmas non rawat inap hanya buka 7 jam, dan 5 hari kerja oleh karena itu regulasi kesehatan indonesia harus dirubah menjadi pelayanan yang “menjangkau” bukan “terjangkau” artinya pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu tetapi menjemput dan mendatangi pasien, menjangkau juga diartikan bisa melayani pasien selama penuh waktu (24 jam) dan dimanapun.

d.   Pemerintah harus membuat dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan tentang perubahan pengobatan konvensional ke pengobatan holistik, dengan mulai menyokong penelitian dan pengembangan menuju konsep holistik.

e.    Setiap dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainya yang bekerja di instansi kesehatan pemerintah tidak diperkenankan buka praktek dan merangkap praktek di instansi lain, hal ini dilakukan agar pelayanan yang menjangkau bisa fokus tatkala petugas medis dibutuhkan.

f.     Pelayanan kesehatan holistik harus bersifat universal artinya konsep kesehatan yang memandang tubuh merupakan satu kesatuan yang harus dijaga. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi dan menerapkan konsep ini secara universal yaitu dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam seluruh elemen sistem kesehatan nasional yang menjangkau, aman, nyaman dan profesional. Selain itu pelayanan kesehatan harus mencakup seluruh warga tanpa terkecuali dan memandang status ekonomi, serta sosial. Pelayanan kesehatan yang universal bisa diakses dimanapun dan kapanpun, hal ini bisa dilakukan dengan membuat sistem call center secara gratis khusus keadaan darurat dan masalah kesehatan.

g.    Pelayanan kesehatan di setiap intansi kesehatan harus nyaman, aman dan profesional artinya sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan harus bersifat kekeluargaan dan memuaskan masyarakat dan berusaha meminimalisir kesalahan dalam tindakan. Pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit sebaiknya tidak mengenal kelas seperti RS kebanyakan di Indonesia, sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil.

h.    Pemerintah harus bertanggung jawab teliti, tegas dan serius dalam mengelola instansi pendidikan tinggi kesehatan baik jumlah, standar pembiayaan, standar kurikulum, dan mutu lulusan institusi yang kesemuanya itu disesuaikan terhadap kemampuan dari kebutuhan SDMK.

i.      Rencana pengembangan tenaga kesehatan pemerintah saat ini harus ditinjau ulang dan dibenahi sesuai arah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berikut ini

Arah pengembangan Nakes terhadap RPJMN

Oleh karena itu pemenuhan tenaga kesehatan dan pendistribusian harus lebih bisa menghargai fungsi profesi lain yang ada, sehingga tidak tumpang tindih dan menimbukan konflik antar profesi, menempatkan dan memprioritaskan tenaga kesehatan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam upaya preventif dan promotif. Sebuah konsep yang belum direncanakan pemerintah pusat maupun daerah yang penulis ingin tawarkan adalah “program satu SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) untuk satu desa/kelurahan”, hal ini bisa di mulai mulalui sistem penugasan khusus dari pemerintah, atau pegawai tidak tetap jika pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan secara cepat atau secara bertahap yang diawali dari daerah dengan permasalahan yang tinggi akan masalah kesehatan.

2.         Rekomendasi untuk Masyarakat

a.         Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif dan selalu mengawasi dan melaporkan setiap kebijakan, peraturan dan tindakan dari oknum pemerintah yang tidak memihak kepada pasien atau rakyat.

b.      Masyarakat harus meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan bahwa konsep kesehatan holistik merupakan prinsip utama dalam menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. Konsep kesehatan holistik lebih menekankan pada usaha melenyapkan penyebab penyakit bukan gejalanya, dan mengembalikan berjalan normalnya fungsi tubuh yang memiliki mekanisme pertahaan tubuh yang sempurna serta self-repairing system (sistem yang memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri). Pola makan dan perilaku hidup yang baik dan sehat (aktifitas fisik, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak stress, istirahat cukup) adalah dasar pengobatan holistik.

c.    Masyarakat juga harus memberikan pendidikan sejak dini kepada keluarga dan lingkungan akan pentingnya melakukan konsep kesehatan holistik.

3.         Rekomendasi untuk Dunia

a.         Dunia saat ini harus berkomitmen untuk membuat regulasi dan kesepakatan yang baik bahwa konsep kesehatan holistik harus segera digalakkan ke semua negara jika dunia dan negara tidak akan terbebani penyakit kronik degeneratif maupun penyakit menular.

b.        Dunia harus menyiapkan dukungan pembiayaan, fasilitas layanan kesehatan dengan konsep holistik dan SDM yang cukup untuk mengembangkan konsep kesehatan holistik yang bisa menjangkau, aman, nyaman dan profesional.

c.         Dunia harus membuat tim khusus dalam setiap negara untuk menjamin, menggerakan dan mengawasi proses berjalanya konsep kesehatan holistik dimasing-masing negara.

              Semoga Konsep Reformasi Sistem Kesehatan Melalui Pengembangan Konsep Kesehatan Holistik Sebagai Pelayan Masyarakat Universal, Menjangkau, Aman, Nyaman dan Profesional Menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas bisa kita rasakan diseluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia.

 

Daftar Pustaka

Anonim.2013.http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/73-berita/1302-komitmen-pemerintah-terhadap-kesehatan-dinilai-masih-lemah.html, diakses 27 Maret 2013.

Anonim. 2011. http://holisticindonesia.com/indonesian-tourist-hospital/halaman/2/sejarah-holistic-dan-rumah-sakit-holistic, diakses 27 Maret 2013.

Anonim.2013.http://hpeq.dikti.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=77:lam-ptkes&catid=2:uncategorised, diakses 18 maret 2013.

Hasyim. 2012. http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2012/11/17/puskesmas-tutup-warga-mengeluh, diakses 27 Maret 2013.

Hidayat, Rachmat. 2013. http://jakarta.tribunnews.com/2013/02/19/ditolak-10-rumah-sakit-dera-akhirnya-meninggal, diakses 17 Maret 2013.

_______________. 2013. http://www.tribunnews.com/2013/01/02/pasien-meninggal-gara-gara-dokter-pergi-berlibur, diakses 28 Maret 2013.

Kemenkes RI, Ghwa & Giz. 2011. Rencana pengembangan tenaga kesehatan  2011 – 2025, Kemenkes RI, Ghwa, & Giz, Jakarta.

Kus Ana, Lussia. 2012. http://health.kompas.com/read/2012/08/24/07335433/Anggaran.Kesehatan.Belum.Capai.5.Persen, diakses tanggal 27 Maret 2013.

Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Purnama, Angga. 2011. http://edisicetak.joglosemar.co/berita/hasrat-ingin-berobat-apa-daya-puskesmas-tutup-63785.html, diakses 28 Maret 2013.

Syailendra. 2013. http://www.tempo.co/read/news/2013/02/18/083462143/Bayi-Meninggal-Setelah-Ditolak-10-Rumah-Sakit, diakses 17 Maret 2013.         

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

NB :    Artikel ini Telah dikirim ke sayembara Internasional POTRET INDONESIA 2014 yang diadakan oleh PCIM Rusia.

Sertifikat Sayembara artikel Internasional POTRET Indonesia 2014 PCIM Rusia

Sertifikat Sayembara artikel Internasional POTRET Indonesia 2014 PCIM Rusia

Terimakasih & Salam Sehat🙂

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Komentar

Kesehatan Ibu & Anak Kalbar Masih Terancam

Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 48, 12 November 2012

Hari Kesehatan Nasional ke 48

Hari Kesehatan Nasional ke 48

Sehat adalah hak setiap orang, selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan yang mengemukakan bahwa ”Sehat memang bukan segalanya, tetapi apabila tidak sehat, maka segalanya tidak ada artinya”. Di pihak lain, sehat harus dijaga ketika mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut  untuk terus diupayakan dan diperjuangkan. Hal ini karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai keadaan sehat. Sehat memang banyak ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Namun sehat, juga banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, kebodohan, pencemaran lingkungan, dan lain-lain bahkan juga keamanan.

“Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-48 tahun 2012 ini, dioptimalkan sebagai momentum meningkatkan kepedulian terhadap masalah kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat sebagai upaya mendorong percepatan pencapaian target MDGs tahun 2015.” Pencapaian derajat kesehatan ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Di Indonesia, AKB memang telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara target yang akan dicapai sesuai kesepakatan MDGs tahun 2015, angka kematian ibu turun menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan target tersebut, angka kasus gizi buruk dan gizi kurang Kalbar masih sangat mengancam dan perlu perhatian khusus oleh semua pihak supaya target pembangunan nasional tahun 2015 dapat tercapai. Sehingga jika kasus ini tidak ditekan, akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional, ekonomi dan sosial politik. Berikut gambaran secara peta kasus gizi buruk di wilayah Kalbar yang masih belum mencapai target nasional.

Peta Gizi buruk & Kurang kalbar

Peta Gizi buruk & Kurang kalbar

prevalensi gizi kurang KalBar

Prevalensi gizi kurang KalBar

persentasi bayi KN1

Persentasi bayi KN1

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2010 secara konsisten menunjukkan bahwa rata-rata asupan kalori dan protein anak balita masih di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Akibat dari keadaan tersebut, anak balita perempuan dan anak balita laki-laki Indonesia mempunyai rata-rata tinggi badan masing-masing 6,7 cm dan 7,3 cm lebih pendek daripada standar rujukan WHO 2005, bahkan pada kelompok usia 5-19 tahun kondisi ini lebih buruk karena anak perempuan  pada  kelompok ini tingginya 13,6 cm di bawah standar dan anak laki-laki 10,4 cm di bawah standar WHO. Kelompok ibu pendek juga terbukti melahirkan 46,7 persen bayi pendek. Kelompok ini tingginya 13,6 cm di bawah standar dan anak laki-laki 10,4 cm di bawah standar WHO. Kelompok ibu pendek juga terbukti melahirkan 46,7 persen bayi pendek. Karena itu jelas masalah gizi intergenerasi ini harus mendapat perhatian serius karena telah terbukti akan mempengaruhi kualitas bangsa.

Merebaknya kembali pemberitaan di media elektronik maupun media cetak akhir-akhir ini mengenai balita gizi buruk Kalbar yang ditemukan dan meninggal menunjukkan adanya sistem penanggulangan yang belum optimal dari berbagai instansi terkait. Permasalahan lain yang sering terjadi di lapangan dikarenakan program tidak dilaksanakan dengan baik. Beberapa alasan yang sering disampaikan antara lain lemahnya dukungan sosial  politik dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permasalahan lain yang membuat kesehatan ibu dan anak di Kalbar masih terancam adalah mengenai lambatnya pembangunan fasilitas umum, seperti jalan sebagai akses ke tempat pelayanan kesehatan. Sudah lebih dari 2 bahkan 3 periode kepemimpinan kepala daerah perubahan infrastruktur jalan masih belum tersentuh. Berikut ini ada beberapa informasi atas jawaban yang penulis tanyakan terkait photo profil di jejaring sosial Puskesmas Sungai Ayak. “Sebagian besar jalan ke desa-desa di wilayah kecamatan belitang hilir memang masih jalan tanah biasa atau perkerasan dengan sirtu (pasir dan batu kerikil). Ke beberapa tempat, cukup sulit dilewati bila musim hujan namun cukup lancar jika musim kering. Kunjunngan ke desa biasanya dilakukan jika ada kegiatan seperti pelayanan pengobatan masal (gratis) yang terpadu dengan kegiatan dinkes. Alternatif lain ? Yah…. itu memang satu-satunya pilihan”.

Berikut ini hasil jepretan dokumentasi dari salah satu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ayak, Kalimantan Barat.

Salah Satu Wilayah kerja Puskesmas Sungai Ayak

Puskesmas Sungai Ayak

Gambar diatas merupakan sebagian kecil dari salah satu wilayah kerja Puskesmas di wilayah Kalbar, dan sebagian besar wilayah puskesmas di luar kota kalbar memiliki kendala yang sama terkait jarak tempuh ke tempat pelayanan kesehatan maupun kondisi jalan yang rusak atau banjir saat musim hujan. Sehingga kondisi tersebut sangat menyulitkan dan memakan waktu dan biaya petugas kesehatan maupun masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk memerlukan komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak terkait antara unsur Pemerintahan Pusat terutama Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha yang ikut berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah seperti perusahaan Kelapa Sawit, Kayu dan Karet. Oleh karena itu perlu dikembangkan kumunikasi dan koordinasi semua unsur yang terlibat secara berkesinambungan. Respon cepat penanggulangan balita gizi Buruk terdiri dari serangkaian kegiatan, lebih jauh diperlukan jejaring yang melibatkan unsur pemerintahan, LSM, media cetak maupun elektronik.

Salam Sehat🙂

Dipublikasi di Artikel | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar